Connect with us

Daerah

Presiden Jokowi Setuju Pembentukan Dewan Pengawas KPK

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Presiden Joko Widodo mengaku setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Pembentukan Dewan Pengawas merupakan salah satu poin dalam draft revisi UU. Jokowi menegaskan, setiap lembaga memang perlu mendapatkan pengawasan.

“Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik,” ujar Jokowi dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (13/09/2019).

Namun demikian, Presiden Jokowi tidak menghendaki anggota Dewan Pengawas KPK berasal dari politisi, birokrat dan aparat penegak hukum yang masih aktif.

Selain itu kata dia, untuk menjamin independensi KPK maka Dewan Pengawas harus berada di internal lembaga anti rasuah tersebut.

Menurutnya, anggota dewan pengawas itu harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi.

“Saya minta semua pihak, saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin KPK punya peran sentral,” kata dia.

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi menilai salah satu fungsi dewan pengawas itu pun akan penting pula terkait izin penyadapan.

“Saya tidak setuju jika KPK harus memerlukan izin penyadapan dari luar. KPK perlu izin internal dari dewan pengawas,” katanya.

Selain itu, dalam jumpa pers itu, Jokowi pun menjelaskan tanggapan lain terkait revisi UU KPK yang telah dikirimkan ke DPR. Beberapa di antaranya soal tak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian, tak setuju penuntutan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan tak setuju pengelolaan LHKPN dilepaskan dari KPK.

“Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK,” ujar Jokowi.

Jokowi sendiri mengirimkan surpres ke DPR pada hari keenam setelah anggota dewan mengusulkan pembahasan revisi UU KPK. Surpres revisi UU KPK itu dikirimkan istana ke DPR pada Rabu (11/09/2019).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer