Connect with us

Kolom

Politisasi Islam No, Islamisasi Politik Yes!

NOVAL

Published

on

Illustrasi/Net

Hari ini, kita sedang memasuki masa, di mana  jamak orang menyebutnya tahun politik. Tahun, di mana kontestasi-kontestasi politik digelar di berbagai daerah se-Indonesia dalam rupa pilkada. Kita lazim menyebutnya “pesta demokrasi”. Pesta demokrasi yang digelar di beberapa daerah ini akan dipuncaki dengan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.

Di tahun politik ini, kita dihadapkan pada suatu fenomena politik yang tidak lazim terjadi di dunia perpolitikan kita, yaitu politisasi Islam atau yang masyhur disebut politisasi agama. Tetapi, saya sendiri lebih suka menyebutnya politisasi Islam. Lebih spesifik ke Islam, karena beberapa alasan mendasar. Di antaranya, karena saya adalah Islam dan karena Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Jadi lebih afdhal menyebut politisasi Islam dari pada politisasi agama.

Politisasi Islam adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan (baca: keislaman) dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi dan kampanye ke hadapan publik agar terjadi migrasi pemahaman. Kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu ke dalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Zainal Maarif, bahwa politisasi agama (baca: Islam) dipicu oleh dua faktor. Diantaranya adalah adanya ulama su’ dan politikus busuk. Dan keduanya melakukan kolaborasi dalam pemilihan umum.

Menurut dia, ada dua fenomena yang perlu diperhatikan. Bahwa politisasi agama (baca: Islam) sebagai kolaborasi antara agmawan garis keras yang kekanak-kanakan secara negatif yang berkolaborasi dengan politisasi yang punya hasrat menggebu-gebu untuk menjadi penguasa secara negatif.

Islam yang sejatinya merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai keshalehan dan moral bagi umat manusia, hari ini ia dipolitisasi sedemikian rupa. Ia dijadikan alat politik, semata-mata untuk mencapai tujuan politiknya. Ia dijadikan tunggangan politik dengan beragam kepentingan yang meliputinya. Jadi, Islam bisa diinterpretasikan dan diotak-atik sesuai dengan selera dan syahwat politik masing-masing kelompok yang berkepetingan.

Kini Islam hanya dijadikan alat legitimasi  politik oleh kelompok-kelompok berkepentingan dan para elite politik kita untuk melegalkan segala bentuk kecurangannya dalam mengegolkan tujuan politiknya. Islam sebagai alat pembenaran lebih disukai dari pada sebagai alat menggapai kebenaran itu sendiri.

Tanpa ada keraguan dan rasa berdosa sedikit pun, ayat-ayat al-Qur’an dan teks-teks al-Hadist dijadikan alat kampanye untuk menunujukkan bahwa diri dan kelompoknya lah yang paling Islam, sedangkan yang lain tidak Islam. Sehingga dibangunlah sebuah opini, bahwa hanya dirinya dan kelompoknya yang pantas dipilih dan dibela dalam kontestasi politik yang berlangsung (baca: pemilu), sedangkan yang lain, tidak.

Kosa kata kafir, non-muslim, penghina Islam dan antek kafir acapkali lantang diteriakkan, semata-mata untuk menghadang lawan politiknya dan memuluskan syahwat politik dirinya dan kelompoknya dalam perebutan kursi kekuasaan di negeri ini.

Label Islam, lambang Islam dan narasi-narasi Islam, kini diperebutkan di Indonesia. Semua politisi kita berebut paling Islam. Secara kalkulasi politik, ini cukup rasional dan menguntungkan, mengingat mayoritas para pemilih kita adalah Islam. Tapi di sisi yang lain, ini merupakan insiden buruk bagi kemaslahatan dunia perpolitikan kita ke depan. Karena hal ini jelas menciderai Islam yang sakral.

Tidak ada rukhsoh sedikit pun bagi yang namanya poitisasi Islam. Karena akan terjadi desakralisasi terhadap Islam yang sakral. Begitu juga nilai-nilainya yang ideal akan terkontaminasi oleh politik kita yang pragmatis dan kotor.

Sebagaimana kita mafhum, bahwa politik kita dewasa ini tidak lagi suci sebagaimana  didicita-citakan oleh para funding father kita. Politik kita hari ini hanya sebagai ajang berebut pengaruh dan kekuasaan serta acapkali menghalalkan segala cara untuk mencapai syahwat politik dan kekuasaan. Kepentingan pribadi dan kelompok diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat diabaikan.  Penting bagi kita untuk menolak politisasi Islam.

Yang harus kita lakukan detik ini adalah mengislamkan politik atau yang lazim disebut islamisasi politik. Bukan malah terjebak pada kubangan politik yang yang penuh dengan intrik kotor dan najis. Islamisasi politik adalah menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik politik keseharian kita. Bukan memasukkan istilah-istilah Islam ke dalam politik, seperti istilah partai Allah dan lawannya partai setan yang menjadi trending topik beberapa pekan terakhir.

Kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan, saling menghargai antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dan gotong royong yang merupakan nilai utama Islam harus menjadi laku keseharian politik kita. Dengan islamisasi politik, maka yang diperjuangkan oleh para elit politisi kita akan merupakan kebenaran bukan kekuasaan yang sesaat. Hal ini dimaksudkan agar kegaduhan yang menimpa negeri kita beberapa tahun mutakhir segera berakhir dan rakyat kembali menjadi prioritas.

Ketika kita mampu melakukan islamisasi politik, maka politik yang ideal dan suci (high politik) dan masyarakat madani (civil society) yang dicita-citakan akan terwujud dengan mudah dan konsep “baldatun toyyibatun wa robbun ghafur”  akan segera menjadi nyata. Maka dari itu mari kita teriakkan dengan lantang “politisasi Islam no, islamisasi politik yes!

Advertisement

Populer