Connect with us

Kolom

Politik Nalar Sehat atau Politik Nalar Sekarat?

I PUTU SUDIARTANA

Published

on

Setiap hari, pada setiap jejak peristiwa, selalu ada nuansa yang membuat nalar seperti mandul, tak berakar. Seolah, pada kadar tertentu, pikiran seperti lenyap, berbatas. Pikiran itu bersekat, bahkan seberat apapun hendak mengingat. Pencerahan, atau Age of Reason, satu fase di mana publik ditarik untuk bernalar, mungkin tampaknya berhasil.

Temuan-temuan saintifik dan perkembangan gerai industri dunia menjadi bukti spesifik. Tetapi, kebebasan nalar, kecakapan berpikir, hanya akan menjadi dalih akali. Hipotesa akan dibalas dengan hipotesa lainnya. Tidak ada yang benar-benar baru, sebagaimana juga tidak ada yang terlampau lama.

Bagi saya, pikiran yang berbatas dari manusia adalah syarat yang tidak bisa tidak, conditio sine qua non. Hanya karena itu, ia menjadi berdaya, kreataif, dan survive. Tetapi, nalar pikiran itu tentunya memiliki ‘doktrin etik’ dalam setiap tindakan sosial dan politik seseorang.

Pertanyaan saya, sejauh mana pikiran dan nalar digunakan untuk ‘kerja politis’ hari ini? Pertanyaan trivial yang menarik sekaligus mencemaskan. Politik, sebagaimana ditulis Hannah Arendt, adalah penyingkapan, disclosure, atas kebenaran tertentu melalui tindakan.

Arendt menempatkan ‘tindakan’ sebagai satu dari tiga vita activita, yaitu kerja dan karya. Apakah tindakan yang dilakukan oleh elite adalah berdasarkan doktrin etik dari nalar yang sehat, atau nalar yang sekarat?

Beragam fenomena politik akhir-akhir ini menunjukkan situasi yang terbalik. Setiap elite mulai berlomba memperebutkan legitimasi publik dengan elite lain. Politik perwakilan justru kehilangan marwah demokratisnya karena, sejatinya, mereka hanya mewakili kepentingan temporal dari kerabat dan kroni.

Situasi ini memang begitu riskan. Bayangkan, politik perwakilan oleh elite di parlemen sebagai prasyarat kematangan demokratisasi, justru malah menjauh dari kehendak rakyat. ‘Di pucuk’, seperti panggung teatrikal yang menampilkan drama-drama akrobatik, sementara ‘di bawah’, kalangan akar rumput, hanya pion, penonton, babu.

Baca Juga:  Selamat Tınggal Transjogja!

Ketidakpuasan pada demokrasi perwakilan ini bahkan bisa menimbulkan genderang fanatisme, populisme, antipati. Di Jerman, kalangan yang tidak puas dengan kerja ‘wakilnya’ di parlemen membuat mereka tidak percaya lagi, antipati. Istilah politik-und Parlemenverdrozzenheit (kemuraman politik dan parlemen) di Jerman dan kelompok indignados (para pemberang) yang menolak diwakilakn oleh partai politik di Spanyol adalah bukti konkret.

Bagaimana mungkin rakyat seperti tidak memiliki kuasa atas beban kesejahteraan mereka sendiri, dan pengendali kebijakan, para elite kuasa itu, hanya berlomba tebar psiwar?

Sistem perwakilan sebagai representasi penegakan regulasi seluas-luasnya untuk rakyat, bagi Carl Schmitt, hanyalah mitos modern. Unsur demos dalam sistem demokrasi terlihat nihil, nonsense. Praksis kerja politik lalu dijalankan berdasarkan kepentingan kelompok dan pribadi.

Saya mendeteksi, di Indonesia, keterpelantingan makna keterwakilan akibat dari doktrin etik nalar para elite yang sakit. Penyelesaian persoalan yang membelit masyarakat bawah justru hanya diselesaikan melalui cara korporasi: ada jaminan ini, ada bantuan itu.

Masyarakat jarang sekali diajak berdiskusi, diedukasi, didampingi untuk hal penting yang berkaitan dengan taraf kesejahteraan mereka. Konsep beken masyarkat madani (civil society) yang bergaung dekade lalu, kini tanggal cuma-cuma. Masyarakat jarang diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Sekali lagi, ‘di atas’, ada drama akrobatik, ‘di bawah’, hanya pion, hanya penonton.

Masyarakat harusnya mulai berbenah, dan menyadari bahwa ada yang salah. Momentum ‘politik gombal’ dengan menawarkan seabrek kebijakan dan janji manis mulai disusun hari ini, jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Apakah masyarakat, yang adalah tulang-punggung demokrasi Indonesia, hanya akan menajdi pion dan penonton, atau dengan sedikit berani, mereka dobrak kemapanan dan status quo dengan berani, dengan akal, dengan nurani?

Baca Juga:  15 Menteri Jadi Timses Jokowi, Jubir Prabowo: Belajarlah dari Mahfud MD dan Din Syamsuddin
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer