Connect with us

Daerah

Polemik Peraturan Gubernur Soal Reklamasi, Fahira Idris Bela Anies Baswedan

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat memimpin penyegelan bangunan di Pulau Reklamasi yang bermasalah (Foto: Istimewa)

JAKARTA – JARRAK.ID – Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris ikut berkomentar soal terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Jakarta Utara.

Menurut Fahira, Pergub itu diterbitkan bukan serta merta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan dan Wakilnya Sandiaga Uno ingin melanggar janji kampanyenya dengan melanjutkan proyek reklamasi.

Karena kata Fahira, Anies-Sandi sejak awal sudah berkomitmen untuk menolak proyek reklamasi. Karena proyek tersebut merugikan nelayan lokal di ibu kota.

“Pendapat ini keliru dan tidak mungkin dilakukan Pemprov DKI Jakarta atau Gubernur Anies yang sejak awal tegas tolak reklamasi,” kata Fahira dalam dikutip dari keterangan resminya, Kamis, (17/06/2018).

Fahira mengatakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak ada program untuk melanjutkan proyek reklamasi.

Meski begitu, Fahira menyebut Anies-Sandi akan memberikan penjelasan terkait Pergun Nomor 58 Tahun 2018, sehingga tidak ada orang yang salah tafsir.

“Karena, kan, pak anies dan pak Sandi memang belum kasih penjelasan detail terkait ini ke publik, mungkin mereka menunggu waktu yang tepat, setelah Idul Fitri,” ucap Fahira.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Jakarta Utara. Pergub ini dianggap sebagai langkah Anies-Sandi melanjutkan proyek reklamasi, padahal saat kampanye Pilkada DKI lalu mereka tegas menolaknya.

“Pertama menurut saya itu bentuk inkonsistensi dari gubernur Anies. Dia (Anies) berbicara sesuatu yang sebetulnya dia belum paham betul. Yang pada masa kampanyenya disebut sebut terus bakal menolak,” kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P Pantas Nainggolan menyikapi permasalah itu, Rabu, (13/06/2018).

Baca Juga:  Sah, KPK Bentuk Tim Khusus Tangani Skandal Mega Korupsi Bank Century

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer