Connect with us

Politik

Poin Revisi UU: KPK Dapat Hentikan Kasus Korupsi Jika Tak Selesai dalam Waktu 2 Tahun

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dapat menghentikan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi jika dalam waktu 2 tahun tidak selesai.

Hal ini merupakan salah satu poin dalam revisi terhadap UU KPK.

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun,” demikian bunyi Pasal 40 revisi UU KPK hasil pembahasan antara DPR dengan pemerintah, Selasa, (17/09/2019).

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun,” demikian isi Pasal 40 draf revisi UU KPK yang dibuat DPR sebelum pembahasan dengan pemerintah.

Perubahan batas waktu ini sendiri sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pernah menyampaikan kalau KPK dapat mengeluarkan SP3 jika sebuah kasus tidak tuntas penyidikan dan penuntutannya dalam waktu 2 tahun.

“RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer