Connect with us

Kolom

Pilkada Jawa Timur dan Allah yang Dipolitisasi

NOVAL

Published

on

Illustrasi/Net

Politisasi Allah itu sama halnya dengan menista Allah. Seharusnya Allah dan agamanya tidak dijadikan alat kepentingan politik, tidak dijadikan tunggangan politik, dan tidak pula dijadikan alat untuk memengaruhi suara dan pilihan rakyat

***

Perhelatan pesta demokrasi lima tahunan yang berwujud pilkada serentak sudah di depan hidung, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Ada banyak daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, dan di antaranya Jawa Timur. Pilkada Jawa Timur hanya diikuti dua paslon (pasangan calon), yaitu pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti.

Pilkada Jatim memang selalu menarik dianalisa dan diperbincangkan, karena sejak awal ia acapkali menyuguhkan akrobatik politik yang mampu mematahkan nalar waras para maniaknya. Yaitu sejak munculnya isu koalisi poros tengah hingga mundurnya Aswar Anas sebagai cawabup Gus Ipul dan tampilnya Puti sebagai pengganti Anas, mendampingi Gus Ipul.

Juga karena kedua Cabupnya (Khofifah dan Gus Ipul) merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), dimana Jawa Timur merupakan basis kekuatan terbesar NU di seluruh tanah air. Otomatis suara warga Nahdliyyin terpecah, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada Jatim merupakan kontestasi antara kader-kader NU.

Berhubung keduanya sama-sama kader NU, maka keduanya sama-sama mendapat restu dan dukungan dari para kiai NU, baik yang aktif di tataran struktural maupun tidak. Sebagaimana kita mafhum, bahwa masyarakat Jawa Timur yang mayoritas NU, baik struktural maupun kultural sangat patuh terhadap sosok Kiai. Meminjam bahasa anak pesantren, mereka ”samikna wa atha’na” terhadap sosok kiai tersebut.

“Suara kiai, suara Tuhan”. Begitulah kira-kira ungkapan yang pas untuk mendiskripsikan kepatuhan dan ketakdziman masyarakat Jawa Timur terhadap sosok kiai. Jadi suara kiai untuk suksesi pilkada Jawa Timur adalah modal sekaligus kunci kemenangan untuk masing-masing calon. Tapi meski begitu, harus diingat bahwa ini adalah politik yang penuh intrik juga taktik yang kadangkala picik. Semuanya bisa berubah, dan sulit diprediksi. Seumpama sepak bola, ia selalu menyuguhkan kejutan di detik-detik akhir pertandingan.

Baca Juga:  Biadab, Lima Anggota Brimob Gugur di Tangan Napi Teroris dengan Leher Tergorok

Sebagaimana saya katakan di atas, bahwa suara kiai, suara Tuhan. Maka tidak perlu heran dan bingung ketika dauh dan fatwa kiai acapkali berseliweran menjelang kontestasi politik lima tahunan digelar, baik pilkada, pileg dan pilpres. Dalam ranah politik yang demokratis, fatwa itu menjadi sesuatu yang absah, selagi tidak menciderai nilai-nilai kesopanan dan kesantunan dan tidak memperkosa kebebasan orang lain, apalagi dalam konteks Jawa Timur yang tingkat religiusitas masyarakatnya cukup dominan ketimbang daerah-daerah yang lain.

Tetapi sangat disayangkan ketika dalam fatwa politik tersebut membawa-bawa nama agama, Allah, dan Rasulullah, sebagaimana dilansir oleh ngopibareng.id pada tanggal 08 Juni 2018. Di mana pada Kamis, 3 Juni 2018 kemarin  ada pertemuan sejumlah ulama dan pendukung Khofifah di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, yang menghasilkan fatwa “Fardhu ‘Ain”  kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memilih paslon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak dalam Pilgub Jawa Timur 27 Juni 2018. Fatwa ini termaktub dalam surat fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018.

Dan sungguh ironis ketika dalam pertemuan tersebut, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim mengatakan, bahwa orang yang memilih Gus Ipul-Puti, padahal ada yang lebih baik, yaitu Khofifah-Emil, maka orang itu sama saja telah menghianati Allah dan Rasulullah. Sungguh pernyataan yang sangat politis dan tendensius.

Di satu sisi, pernyataan ini membuat saya geli dan tertawa meski tidak terbahak-bahak, karena ada sedikit kelucuan di dalamnya. “Emang Allah ikut Pilkada? kalau iya, sejak kapan Dia ikut Pilkada?” saya membatin. Di sisi yang lain, saya harus katakan, bahwa pernyataan tersebut sungguh menyayat hati saya dan mungkin saudara-saudara yang lain, bukan karena saya pendukung Gus Ipul-Puti, tidak (perlu diketahui, saya bukan pendukung Gus Ipul juga bukan pendukung Khofifah), tetapi karena Allah yang transenden dan sakral telah dipolitisasi. Inilah barangkali yang oleh Machivelli disebut politik menghalalkan segala cara demi mencapai nafsu politiknya.

Baca Juga:  Jurnalis, Antara Kebenaran dan Pembenaran

Bagi saya, politisasi Allah itu sama halnya dengan menista Allah. Seharusnya Allah dan agamanya tidak dijadikan alat kepentingan politik, tidak dijadikan tunggangan politik, dan tidak pula dijadikan alat untuk memengaruhi suara dan pilihan rakyat dalam pilkada, melainkan Allah dan agamanya seharusnya dijadikan alat untuk mewaraskan dan mengislamkan politik kita yang jauh panggang dari cita-cita politik yang ideal dan sudah jauh meninggalkan nilai-nilai Islam yang beradab. Sehingga politik kita tidak melulu berbicara siapa yang menang dan berkuasa, tetapi fokus berbicara kesejahteraan umat dan bangsa.

Dalam konteks ini, saya mengamini pernyataan Prof Abd A’la, bahwa agama yang mengajarkan kemanusiaan dan kebaikan harus menjadi dasar umatnya untuk bersiyasah atau berpolitik, bukan sekadar dijadikan alat politik (ngopibareng.id, 08/06/2018).

Politisasi Allah merupakan salah satu bentuk desakralisasi terhadap Allah dan agamanya. Dan  hal ini tidak boleh kita biarkan menjadi tradisi (cara) berpolitik kita. Karena hal ini tidak hanya menciderai dan mengancam progresifitas demokrasi kita, tetapi juga mendangkalkan pemahaman keagamaan kita, dan mempersempit cara berke-Tuhanan kita. Politisasi Allah telah merobek-merobek sakralitas dan transendensitas Allah kita.

Ingat, ini negara demokrasi! Anda bebas memilih dan mengkampanyekan calon yang anda kehendaki, tapi tidak dengan (mem) politisasi Allah.

Berita Populer