Connect with us

Politik

Pesan Jokowi ke KPU: Mantan Koruptor Juga Punya Hak Politik untuk Jadi Caleg

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa amanah konstitusi memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk terjun dalam wilayah politik, termasuk mantan napi kasus tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut eks napi korupsi juga berhak ikut dalam konstestasi politik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang untuk menjadi caleg.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa, (29/05/2018) menanggapi rencana KPU untuk melarang eks napi korupsi ikut Pileg tahun 2019.

Menurut Jokowi, memang tugas KPU untuk merumuskan dan membuat aturan. Kendati demikian, Jokowi meminta rencana tersebut betul-betul dikaji secara komprehensif, sehingga tidak mengebiri hak politik setiap warga negara.

“Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Jokowi.

Sebetulnya rencana KPU melarang eks napi korupsi untuk menjadi caleg mendapatkan penolakan dari sejumlah lembaga negara. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

KPU Kebablasan

Sementara itu, Sekretaris Badan Pimpinan Wilayah Jaringan Reformasi Rakyat (BPW Jarrak) DKI Jakarta, Asep Irama menuding rencana KPU kebablasan, padahal sudah mendapatkan beragam penolakan dari sejumlah lembaga negara.

“KPU sudah kebablasan. Seharusnya KPU membuat peraturan yang tidak melebihi kewenangan dan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu,” kata Asep dalam pesan singkat kepada redaksi, Rabu, (30/05/2018).

Asep juga menegaskan, larangan itu bertentangan dengan hak asasi manusia lantaran setiap orang berhak memilih dan dipilih.

“Sikap KPU ini melanggar hak asasi seseorang. Yang bisa membatasi hak politik seseorang hanya pengadilan berdasarkan keputusan sidang, bukan KPU,” tegas Alumnus Faluktas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Baca Juga:  Soal Menteri Maju Caleg, KPU: Lebih Baik Mundur

Asep mengatakan peraturan yang dibuat KPU bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 atas uji materi tiga pasal di undang-undang tersebut dan Undang-Undang Pemda. Uji materi diajukan Robertus, eks terpidana kasus pembunuhan di Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Dalam putusannya, MK membolehkan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih menjadi peserta Pemilu. “KPU ini kan pelaksana undang-undang. Keberadaannya juga karena undang-undang. Jadi tidak boleh melanggar undang-undang. Peraturan KPU itu hierarkinya di bawah undang-undang,” kata Asep.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer