Connect with us

Politik

Perseteruan Kejagung dan KPK Semakin Panas, Prasetyo Tantang KPK Angkat Jaksa Sendiri

JARRAK.ID

Published

on

Jaksa Agung, HM Prasetyo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Jaksa Agung, HM Prasetyo mengaku sudah mendengar bahwa memang ada pihak-pihak tertentu di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menghendaki kehadiran jaksa.

Oleh karena itu, Prasetyo mempersilahkan KPK untuk menyediakan jaksa sendiri, kalau memang sudah tidak mau dan risih dengan kehadiran Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disediakan Kejagung.

“Kalau bisa (angkat JPU sendiri) silakan. Kalau menghendaki seperti itu silakan. Kejaksaan Agung punya banyak tugas lain sebenarnya. Kami kirimkan jaksa terbaik untuk memperkuat mereka. Kalau mereka mau menginginkan untuk melakukan penuntutan sendiri ya silakan kalau bisa,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu.

Prasetyo berjanji, selama lembaga anti rasuah tersebut tidak membenahi persoalan internalnya, pihaknya tidak akan menambah permohonan penambahan jaksa yang sempat diajukan KPK beberapa waktu lalu.

“Tidak (akan menarik jaksa), selama mereka belum melampaui penugasan, kami tidak boleh bersikap seperti itu, biar orang bermimpi macam-macam, tapi kami tidak boleh ikut mimpi mereka,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.

Mengedepankan Sinergitas

Seharusnya kata Prasetyo, antara KPK dan Kejaksaan harus menjaga sinergitas, terutama dalam aspek kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tanpa sinergitas kata Prasetyo, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya bagaimana pun keberadaan jaksa di sana harus dihargai dengan baik. Dan harus diperhitungkan sebagai komponen keberadaan jaksa di KPK untuk memperkuat lembaga antirasuah,” tegasnya.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengaku ada informasi kalau KPK menghendaki penuntutan dari internal mereka sendiri. Bila demikian, Prasetyo merasa bahwa Undang-undang lah yang salah dan harus diubah. Karena berdasar UU KPK, penuntutan harus dilakukan oleh jaksa.

Baca Juga:  Alasan KPK Ngotot Panggil Ketua DPR

“Karena di UU KPK sendiri penuntut umum adalah jaksa dan itu berasal dari kejaksaan. Jika kalau mereka ada yang tidak menghendaki kehadiran jaksa di sana, informasinya begitu, perlu diklarifikasi lagi mungkin UU yang salah, tapi rasanya apa iya,” jelasnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK sempat mengusulkan revisi PP Nomor 14 Tahun 2017 untuk menyiasati krisis tenaga jaksa di lembaga antirasuah. Revisi itu dimaksudkan agar jaksa yang telah habis masa tugasnya bisa tetap bekerja di KPK sepanjang belum ditarik oleh Kejaksaan Agung.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer