Connect with us

Kolom

Perppu KPK: Tak Genting, Jangan Dipaksa!

“Bila mau jujur, saat ini tidak ada urgensi menerbitkan Perppu karena tidak ada kondisi yang betul-betul memaksa, sebagaimana kriteria yuridis MK dan prasyarat etis Prof. Bagir Manan. Dalam hemat saya, Presiden tidak perlu terburu-buru menerbitkan Perppu –apalagi atas dasar desakan sejumlah pihak. Ada mekanisme penyelasaain konstitusional dan lebih etis dalam bingkai ketatanegaraan kita: juducial review atau legislative review. Dua mekanisme konstitusional bersifat final dan mengikat, karena itu, ia menjadi instrumen untuk membendung rusuh-rusuh atasnama protes”

ASIP IRAMA

Published

on

Doc. JARRAK

Kemelut soal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, terus membuncah. Pasca pecahnya gelombang besar demonstrasi beberapa waktu lalu, Revisi UU KPK yang disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 kemarin, seakan terus menuai kecaman. Meski, harus juga diakui, opini publik soal ini terpecah dan tak seragam.

UU KPK hasil revisi inilah, sepertinya, yang menjadi episentrum protes mahasiswa dan sejumlah pegiat anti korupsi dalam beberapa bulan terakhir ini: demonstrasi meluas di hampir seluruh kota di Indonesia; korban jiwa tak terelak. Diskursus publik nyaris stagnan di wilayah ‘setuju atau tidak’ UU KPK. Dalam atmosfer ini, terlihat bukan sekadar rancangan ide yang terpecah, tetapi juga kehangatan berwarganegara.

Tak berhenti di situ, dari sejumlah tuntutan mahasiswa waktu itu, Presiden Joko Widodo dipaksa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi membatalkan UU KPK hasil revisi. Presiden, oleh mahasiswa, diumeng-umeng hingga diajukan tenggat waktu: jika hingga tanggal 14 Oktober Presiden tak keluarkan Perppu, mahasiswa akan kembali berteriak dengan potensi massa yang lebih banyak. Presiden RI didesak dari kanan dan kiri.

Bila sedikit tenang menganalisa, UU KPK hasil revisi bukan produk yang buru-buru. Bila dirunut, RUU KPK digulirkan sejak tiga tahun lalu. Sejak pertama muncul ke publik, RUU ini memang kontroversial dan tak jarang menjadi polemik. Dibahas di sejumlah kampus oleh puluhan profesor, gelombang protes tak bergulung sebesar hari ini. Memang, secara politis, dukungan terhadap KPK tidak bulat sebagaimana pertama lembaga antirasuah ini dibentuk.

Isi UU KPK hasil revisi bisa menjadi diskursus akademik yang terbuka untuk dibedah. Tetapi, di tengah iklim birokrasi yang begitu terbuka, mahasiswa memilih menggelar demonstrasi. Dengan massa yang besar, unjuk rasa ini kerap bergesekan dengan penunggang gelap’: terlihat betapa aksi damai ini sering diprovokasi hingga berakhir rusuh dan anarkhi.

Tak jarang, demonstrasi mahasiswa berakhir rusuh. Sejumlah korban dari mahasiswa bahkan polisi berjatuhan. Polarisasi dan agitasi sering membenturkan keduanya, seolah-oleh demonstrasi adalah ‘oktagon’ perang antara mahasiswa versus aparat! Akhirnya, yang terjadi justru negara dan polisi adalah common enemy (musuh bersama) yang harus terus diperangi. Mahasiswa memang kritis, tapi harus cermat dan hati-hati.

Jujur, protes mahasiswa hari ini tampak kurang etis. Tak perlu rasanya mengancam Presiden tanpa mempertimbangkan segmentasi dialog, apalagi berkaitan dengan urusan ‘politis’ soal UU KPK. Toh, isu yang dibawa terlihat tidak populis, segmented-parcial, tanpa menyentuh problem primordial masyarakat bawah. Mestinya, mahasiswa terlebih dahulu melakukan kajian cermat komprehensif sebagai predikasi ‘insan akademis’.

Perppu Apa Perlu?

Setidaknya, dalam domain konstitusi, Presiden RI memiliki tiga kewenangan dalam proses legislasi. Pertama, pemerintah dan DPR menyetujui bersama setiap rancangan undang-undang (RUU). Tidak satu pun undang-undang disahkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Kedua, Presiden boleh tidak meneken RUU hingga melewati batas waktu 30 hari, yakni setelah RUU tersebut disetujui bersama DPR dan pemerintah. Ketiga, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Semua mafhum, kewenangan pertama sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Kewenangan kedua, hingga kini, belum digunakan Presiden. UU KPK hasil revisi belum juga dicatatkan dalam Lembaran Negara. Meski demikian, UU tersebut otomatis berlaku dalam 30 hari sejak disahkan. Artinya, UU KPK hasil revisi akan berlaku pada tanggal 18 Oktober besok.

Hari ini, Presiden dipaksa untuk menggunakan kewenangan ketiga: terbitkan Perppu yang membatalkan UU KPK hasil revisi. Polemik soal Perppu ini berhasil mempertemukan argumen pendukung dan penolak dalam waktu yang relatif singkat. Argumentasi akademis dibedah demi menyelamatkan nasib lembaga Antirasuah. Tak hanya mahasiswa, pakar dan pegiat anti korupsi juga saling lempar argumen.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945, kewenangan dikeluarkannya perppu menjadi hak presiden dalam hal kegentingan yang memaksa. Parameter kegentingan memaksa dijelaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama.

Frasa ‘ihwal kegentingan yang memaksa’ inilah yang terus diperdebatkan hingga kini. pasalnya, frasa tersebut memiliki tolok ukur yang berbeda dan bersifat kasuistis: tidak semua kasus lantas dapat disebut kegentingan yang memaksa. Ihwal ‘kegentingan yang memaksa’ pun dijelaskan oleh Prof. Bagir Manan dalam bukunya berjudul Lembaga Kepresidenan. Menurutnya, ada dua ciri umum: ada krisis (crisis) dan sifat mendesak (emergency).

Menurutnya, keadaan krisis terjadi apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbance). Sementara, sifat mendesak (emergency) terjadi dalam keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan, atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness). Apabila tidak diatur segera, maka berpotensi menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.

Bila mau jujur, saat ini tidak ada urgensi menerbitkan Perppu karena tidak ada kondisi yang betul-betul memaksa, sebagaimana kriteria yuridis MK dan prasyarat etis Prof. Bagir Manan. Dalam hemat saya, Presiden tidak perlu terburu-buru menerbitkan Perppu –apalagi atas dasar desakan sejumlah pihak. Ada mekanisme penyelasaain konstitusional dan lebih etis dalam bingkai ketatanegaraan kita: juducial review atau legislative review. Dua mekanisme konstitusional bersifat final dan mengikat, karena itu, ia menjadi instrumen untuk membendung rusuh-rusuh atasnama protes.

Bahkan, jika pun situasi kemudian unpredictable, hingga Presiden Jokowi harus menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK baru, toh prosedur konstitusinya harus melalui persetujuan DPR untuk mengundangkan Perppu. Dinamika politik di parlemen, bila mengacu pada atmosfer kepentingan kolektif periode ini, kemungkinan besar akan juga menolak Perppu. Lalu, ketika Perppu diterbitkan tapi ditolak DPR, akankan gelombang protes akan kembali mengalir dengan tuntutan yang berulang-ulang dari mahasiswa?

Lagipula, bila pun Presiden harus menerbitkan Perppu, tentu hal tersebut cacat konstitusi karena materi hukum yang sama tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, UU KPK hasil revisi belum diberi nomor di Lembaran Negara. Ada potensi tumpang-tindih hukum di tengah uji materi UU KPK hasil revisi masih berjalan di MK.

Karena itu, solusi paling arif dan konstitusional adalah judicial review atau legislative review. Dua mekanisme ini akan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan rule model demokrasi yang dewasa dan wibawa.

Terakhir, publik mesti paham bahwa mendukung UU KPK hasil revisi bukan berarti mendukung pelemahan pemberantasan rasuah. Itu logical fallacy akibat ‘personalisasi’ berlebihan kepada KPK. Karena itu, Presiden Joko Widodo diharapkan tetap mandiri, bebas dari tekanan, meski memang harus tegas.

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I); Alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta.

Advertisement

Populer