Connect with us

Politik

Permahi Desak Presiden Jokowi Rombak Susunan Pansel Capim KPK

MOH AIDI

Published

on

Ketua Dewan Pengurus Nasional Permahi, M. Andrean Saefudin (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), M. Andrean Saefudin, menilai masih cukup banyak waktu untuk melakukan perubahan komposisi Pansel Capim KPK karena masa berakhir pimpinan KPK saat ini masih tujuh bulan lagi, yaitu pada 21 Desember 2019 nanti.

Ia mengaku kecewa dan khawatir setelah melihat dan mencermati daftar nama orang yang dipilih masuk dalam Pansel Capim KPK.

“Rasanya ada kekecewaan bercampur kekuatiran tentang, apa mungkin dengan komposisi pansel seperti sekarang ini bisa menjaring dan menemukan capim KPK yang berintegritas, yang mampu memerangi korupsi tanpa pandang bulu?” katanya dalam keterangan resmi kepada Jarrak.id, Selasa, (21/05/2019).

“Sama-sama kita ketahui Pensel ini bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo nantinya,” terangnya.

Kendati demikian, Permahi menilai ada beberapa anggota pansel yang memiliki kedekatan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini diakui dia rentan konflik kepentingan.

“Kepentingan ini dapat mengganggu Independensi KPK dalam agenda pemberantasan korupsi”, imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, belum lagi ada beberapa nama yang dianggap memiliki rekam jejak dan bertentangan dengan agenda dan semangat penguatan KPK.

Secara umum, Permahi menilai pansel tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi, yang ada hanya mengakomodir kepentingan elite.

“Sikap akomodatif ini mengacam agenda pemberantasan korupsi tentunya,” kata M. Andrean Saefudin.

Selain itu, M. Andrean Saefudin juga menyoroti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 yang menetapkan Pansel Capim KPK yang terdiri dari 9 orang.

Menurutnya, dengan komposisi tersebut kompetensi beberapa anggota pansel tidak relevan dengan semangat pemberantasan korupsi dan kebutuhan KPK.

Selain itu, independensi dan integritas anggota pansel pun di pertanyakaan sebab ada anggota pansel yang diduga pernah melakukan kecurangan dalam tes pejabat publik dan tidak transparan dalam laporan kekayaaan.

Baca Juga:  PSI: Meski Pakai Sandal Jepit dan Naik Mitromini, Prabowo Tetap Tak Sederhana

“Permahi tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk merevisi beberapa nama anggota pansel tersebut, dengan memasukan orang-orang yang tidak memiliki catatan buruk terkait integritas, memiliki track record yang jelas dalam gerakan anti korupsi, memiliki latar belakang keilmuan yang relevan serta memahami kondisi dan kebutuhan terkini di Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandas M. Andrean Saefudin.

Advertisement

Berita Populer