Peraih Penghargaan Revolusi Mental Jadi Tersangka KPK, Gerindra: Konyol Namanya!

2 min read

Ferry Juliantoro/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono ikut angkat bicara soal status tersangka Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Dirut PJT II) Djoko Saputro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini kata Ferry menunjukkan program pemberantasan korupsi di rezim Jokowi gagal total.

Ferry mengatakan hal tersebut lantaran Djoko yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi ini, sebelumnya pernah
meraih penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader.

Penghargaan itu diberikan kepada Djoko Saputro pada 25 April 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta karena dianggap memiliki Etos Kerja Terbaik Silver Winner. Revolusi Mental Awards 2018 diadakan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan BUMN Track.

Menurut Ferry, pegawai BUMN yang mendapatkan penghargaan juga ikut terseret masalah korupsi, lalu bagaimana nasib mereka yang tidak menerima penghargaan.

“Ini konyol namanya. Peraih penghargaan kini menjadi tersangka di KPK. Pertanyaannya, bagaimana kinerja oknum BUMN lain yang tidak mendapat perhargaan?” ujar Ferry Juliantono dalam keterangan tertulisnya, Senin, (10/12/2018).

Ferry mengatakan, revolusi mental hanya sebatas slogan kampanye Jokowi saja untuk kepentingan Pilpres 2014, tapi kenyataannya gagal dilaksanakan.

“Revolusi mental kan selama ini hanya slogan. Saat kampanye 2014 saya ingat betul, ini slogan yang sangat dimuliakan oleh Jokowi, Tapi ternyata revolusinya mental,” sambungnya.

Ferry kemudian menyinggung soal jumlah kepala daerah dari PDIP yang juga menjadi pesakitan KPK.

“Revolusi mental itu harusnya dari dalam diri sendiri, dari dalam partai sendiri. Ini teriak antikorupsi tapi malah kadernya yang banyak tertangkap KPK, timsesnya ditangkap KPK,” terang Ferry.

Lebih lanjut, Ferry juga kembali mengingatkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut partai politik yang melaporkan audit penggunaan dana parpol hanya Partai Gerindra. Parpol lain belum melaporkan audit penggunaan dana parpol tersebut.

“Ayo kalau mau hitung-hitungan, partai mana yang paling banyak koruptornya? partai mana yang paling transparan? Saya tantang partai pendukung Jokowi kalau mau hitung-hitungan dengan data yang ada,” tandas Ferry.