Connect with us

Politik

Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu, Prasetyo Sebut Bukan Hanya Tugas Kejagung

JARRAK.ID

Published

on

Kejaksaan Agung, HM Prasetyo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Publik terus mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menuntaskan kasus hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu. Apalagi di masa kampanye Pilpres tahun 2014 lalu, Jokowi juga berjanji bahwa akan segera menyelesaikan kasus HAM yang sudah dibiarkan bertahun-tahun.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, Jokowi juga menerima aksi Kamisan di Istana Negara dan berjanji akan mempelajari secara komprehensif perihal tuntutan yang disuarakan oleh mereka.

Kendati demikian, Jaksa Agung HM Prasetyo justru menegaskan bahwa penyelesaian kasus HAM masa lalu bukan hanya tanggung jawan Kejaksaan, melainkan tugas bersama dengan lembaga lainnya.

“Itu bukan PR Kejagung, itu PR bersama. Ada Komnas HAM di sana, tidak semata-mata Kejaksaan. Kita hanya menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Kalau hasil penyelidikannya sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, sudah ada peradilan ad hoc-nya ya jalan. Kenapa tidak?” kata Prasetyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Prasetyo menegaskan pihaknya bersungguh-sungguh menangani kasus ini. Penyelesaian kasus ini juga menunggu perintah Presiden.

“Kita sungguh-sungguh menangani kasus ini. Tentunya kita juga harus ada perintah dari Pak Presiden supaya kasus ini ditangani dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan dan fakta yang ada,” jelas Prasetyo.

Tim Pencari Fakta pernah menyerahkan hasil rekomendasi kepada pemerintah untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, kemudian dokumen rekomendasi TPF itu tak ditemukan keberadaannya. Ini menjadi salah satu kendala.

“Kan kalian sendiri tahu bagaimana hasil rekomendasi itu ternyata di Setneg pun tidak ada dari pemerintah yang lalu. Kita harus fair lah mengatakan itu,” ujarnya.

Selain itu, kendala lainnya, ialah waktu kejadian yang terlampau lama. Akibatnya mencari saksi-saksi terkait peristiwa itu pun sulit. Diperkirakan pula banyak saksi yang telah meninggal dunia. Akibatnya akan mempersulit proses penyidikan kasus tersebut.

Baca Juga:  Nama Habib Rizieq Tak Diambil Kemenag, Pengacara: Tak Ada Pengaruh

“Waktu peristiwanya terjadi sudah sangat lama. Sehingga untuk mencari saksi-saksinya juga saya rasa tidak mudah, bahkan mungkin sudah enggak ada lagi. Ini kasus 65-66 sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu. Mungkin yang dituduh pelakunya pun sudah enggak ada semua, sudah meninggal juga secara alamiah. Saksinya juga sama saja. Barang bukti lain juga seperti itu. Makanya kita lihat realitas gitu lah,” paparnya.

Namun demikian, lanjut Prasetyo, dengan segala kendala yang ada bukan berarti pihaknya mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Kita sungguh-sungguh. Kami bekerja keras bersama Komnas HAM. Berulang kali kami melakukan bedah kasus dengan mereka. Ya itu faktanya,” tandas Prasetyo.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer