Connect with us

Bisnis

Penjelasan Sri Mulyani Soal Kondisi Utang Indonesia

JARRAK.ID

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Doc. Net)

SURAKARTA – JARRAK.ID – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan jika utang Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai angka Rp 14 ribu triliun.

“Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang keuangan, setiap tahun kita tidak boleh utang lebih dari 3 persen dari total produk domestik bruto kita,” katanya pada Kuliah Umum di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, (26/05/2018).

Ia mengatakan jika pada tahun sebelumnya utang Indonesia berada pada angka 2,99 persen, tahun lalu turun menjadi 2,55 persen, dan tahun ini kembali turun menjadi 2,19 persen. “Pemerintah menargetkan pada tahun depan, utang kita bisa turun 2 persen dari angka saat ini,” katanya.

Masih berdasarkan UU Keuangan, dikatakannya, batas maksimum utang total tidak boleh lebih besar dari 60 persen dari PDB dalam negeri. Oleh karena itu, jika melihat PDB Indonesia sekitar Rp 14 ribu triliun, batas maksimum utang bisa mencapai Rp 8.400 triliun. “Padahal sekarang utang kita sekitar Rp 4.000 triliun,” kata Sri Mulyani.

Utang Jangan Jadi Isu Politik

Itulah sebabnya, Sri Mulyani begitu menyayangkan terhadap beberapa pihak tertentu yang menjadikan utang sebagai isu politik. Sehingga pemerintah terkesan terpojokkan dan harus menjadi pihak yang mesti bertanggung jawab.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah berhasil melunasi seluruh utang masa lalu. Kendati demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa memang ada utang baru yang dibuat oleh pemerintah untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan di tanah air.

Selain itu, kata Menkeu, pengajuan utang baru juga didasari oleh situasi perdagangan dalam negeri yang terus mengalami defisit dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:  Utang RI Tembus 4.169 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Akan Berhati-Hati

“Untuk diketahui, penerimaan negara yang di antaranya berasal dari pajak dan hibah sebesar Rp 1.890 triliun, sedangkan untuk kebutuhan belanja negara sekitar Rp 2.200 triliun. Pada prinsipnya kita mengalami defisit sekitar Rp 325 triliun,” katanya.

Ia mengatakan tingginya kebutuhan belanja negara tidak lepas dari banyaknya subsidi dari pemerintah yang masih dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi infrastruktur untuk kemudahan hidup masyarakat termasuk untuk perkembangan industri di dalam negeri.

 

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer