Connect with us

Politik

Pengangkatan Plt Gubernur dari Polri Akan Dibatalkan Pemerintah

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA- JARRAK.ID- Layaknya, pemerintah memeng mendengar aspirasi rakyat. Sebagaimana yang terjadi pada isu pengangkatan pejabar Gubernur dari Perwira Polri, rata-rata mesyarakat memprotes hal tersebut.

Terakhir, seperti dinyatakan oleh Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pilitik Hukum dan Keamaanan, bahwa pemerintah akan membatalkan rencana tersebut, terutama untuk pelaksana tugas GUbernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa,” Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/22018).

Pemerintah sebelumnya berencana mengangkat Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin untuk menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

“Untuk Jabar dan Sumut sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti, akan kami lakukan,” kata Wiranto.

Wiranto melanjutkan, aspirasi masyarakat yang didengar oleh pemerintah tak hanya berasal dari masyarakat sipil. Pemerintah juga mendengarkan kritik yang dilayangkan para partai politik terkait wacana penjabat gubernur dari perwira tinggi Polri itu.

“Partai politik kan masyarakat juga. Ya sudah, jangan dibahas lagi (isu pengangkatan penjabat gubernur),”  lanjut Wiranto.

Usulan penjabat gubernur dari perwira tinggi Polri sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, Partai Gerindra melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo atas adanya usulan dua penjabat gubernur dari perwira aktif Polri ke Ombudsman, Jumat (9/2.2018).

Said Bakhri, selaku Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerinda  memaparkan, usulan tersebut bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Di lain pihak, Ace Hasan Syadzily, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar mengatakan penjabat dari Polri akan mempengaruhi netralitas selama Pilkada 2018.  Apalagi bila salah satu calon kepala daerah tersebut merupakan pensiunan Polri.

Baca Juga:  Marak Transfer Pemain Kader Parpol ke NasDem: Fadli: Politik Hanya Permainan Orang Kaya

Syadzily melanjutkan, pemerintah tak bisa hanya mempertimbangkan regulasi dalam menunjuk penjabat gubernur. Menurutnya, sensitivitas publik terkait persoalan netralitas Polri juga harus dipertimbangkan ketika mengusulkan penjabat gubernur.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer