Connect with us

Politik

Pengangkatan Komjen Iriawan, PDIP: Tidak Ada Peraturan yang Dilanggar

JARRAK.ID

Published

on

Politikus Partai PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Protes terhadap pengangkatan Komjen (Pol) Mochamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat terus disuarakan. Terakhir, sejumlah partai di parlemen sepakat mendorong hak angket bagi penlantikan Iwan Bule karena dianggap melanggar konstitusi.

Merespon hal itu, politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengklaim bahwa pengusulan hak angket terkait penunjukan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar itu tidak akan berlanjut.

Pasalnya, kata Hendrawan, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mebeberkan penjelasan, maka polemik itu akan semakin terbuka dan terang benderang.

“Nanti setelah penjelasan Kemendagri semakin terbuka dan dicermati. Kami yakin hak angket tidak dilanjutkan,” ujar Hendrawan, Rabu (20/6/2018).

Hendrawan mengaku, dirinya yakin, semua pihak sepakat bahwa tidak ada aturan apa pun yang dilanggar terkait penunjukan Iriawan tersebut oleh. Artinya, hal tersebut dilakukan sudah sesuai dengan peraturan konstitusi yang berlaku.

“Semua pihak menyadari, seperti dijelaskan tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar,” kata dia.

Selain itu, Hendrawan menurutkan, pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), praktik semacam ini dianggapnya sudah pernah dilakukan. “Pada era SBY pun praktik serupa sudah pernah ada,” pungkas Hendrawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong usulan Hak Anget bagi Iriawan karena tindakan itu dianggap melanggar sejumlah undang-undang dan konstitusi.

“Tetap dong, pengusulan itu bakal kita lakukan. Nanti ada Gerinda, bisa ada Demokrat, mungkin PKS, atau partai-partai lain kan juga bagus. Supaya kita bisa melihat (ada tidaknya pelanggaran),” kata Fadli sebagaimana dilansir detik.com, Rabu, (20/06/2018).

Menurut Fadli, DPR memiliki kewenangan mengajukan hak angket apabila ada kebijakan pemerintah yang disinyalir melanggar undang-undang. Terlebih kata Fadli, hak angket merupakan hak yang melekat pada DPR.

“Kalau menurut saya itukan satu hak yang melekat pada DPR, hak melakukan suatu penyelidikan. Karena itu kemudian dalam hak itu bisa diuji eksekutif itu melanggar undang-undang atau tidak (terkait penunjukan Iriawan) karena diduga berpotensi melanggar 3 undang-undang. Jadi kalau kita melihat di situlah kita uji sampai sejauh mana,” ucapnya.

Selain itu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) juga sedang mempertimbangkan mengusulkan Hak Angket. Bahkan Partai NasDem juga mendukung Hak Angket dalam menyelidiki kebijakan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Hak Angket merupakan hak yang melekat pada DPR yang ditujukan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berdampak luas, tetapi diduga melanggar perundang-undangan.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer