Pengamat Sebut HET Akan Berhasil Jika Pemerintah Terapkan Bantuan Langsung Beras

2 min read

Pengamat menyebut, HET akan berjalan dengan baik jika pemerintah mengimbangi dengan kebijakan lain/Pic. radarcirebon.com

JAKARTA – JARRAK.ID – Kebijakan Pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pangan beras, baik premium maupun medium, banyak disoal. Pasalnya, kebijakan HET yang dikhususkan untuk menjaga stabilitas inflasi justru berdampak sebaliknya. Komoditas beras malah menjadi biang keladi dari inflasi.

Pengamat Pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa selama ini ada salah kaprah mengenai kebijakan pemerintah tentang HET. Berdasarkan praktiknya, kebijakan HET seharusnya digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan jika harga komoditas berada pada harga paling tinggi.

Khudori mencontohkan, ketika HET ditetapkan Rp9.450 per kg dan harga beras di atas Rp10.000 per kg, sudah seharusnya pemerintah melakukan pengendalian harga melalui operasi pasar.

Sayangnya, kata Khudori, pemerintah terkesan memaksa pelaku usaha untuk menekan harga jualnya berdasarkan kebijakan HET. Padahal, lanjut dia, instrumen pengendalian harga adalah wewenang pemerintah, bukan pelaku usaha.

“Karena memang pemerintah yang harusnya punya kendali untuk melakukan pengendalian harga. Menjaga inflasi dan daya beli masyarakat ini tugas negara, bukan dunia usaha,” tegas Khudori.

Bahkan, Khudori menengarai pemerintah sudah terlalu jauh dalam menentukan HET. Harga eceran paling tinggi seharusnya diatur untuk beras yang dikonsumsi masyarakat berpendapatan rendah.

Hal ini, bagi dia, sejalan dengan pasal 34 ayat 1 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Nyatanya, menurut Khudori, saat ini HET juga mengatur beras premium yang lazim dikonsumsi oleh kalangan dengan penghasilan ekonomi menengah ke atas. Makanya, selama ini tidak pernah terdengar protes beras premium oleh mereka.

Selain itu, HET premium juga berdampak buruk pada pelaku usah. Jika harga beras premium dipatok, maka akan menghentikan inovasi baru bagi produsen dalam kegiatan produksi. HET premium juga menjadi domain penipuan dengan memanipulasi beras medium sebagai premium.

Menurut Khudori, HET akan berjalan dengan baik jika pemerintah mengimbangi dengan kebijakan lain. Karena, kata Khudori, kebijakan utama dari HET adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. HET beras akan berhasil jika pemerintah juga menerapkan kebijakan bantuan langsung beras untuk rakyat sejahtera (rastra).

Hal ini untuk menekan permintaan beras medium, sehingga pemerintah tidak perlu intervensi terlalu gencar jika harga beras di atas HET.

Menurut Khudori, langkah pemerintah untuk mengubah skema bantuan raskin menjadi Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) justru membuat harga beras tidak kunjung turun.

“Sekarang 10 juta KK penerima BPNT dan 5,5 juta penerima bansos rastra harus berburu beras ke pasar. Ini kan lambat laun membuat pemerintah kehilangan intervensi dalam menangani pergerakan beras. Sehingga harga beras yang tak kunjung turun sekarang adalah konsekuensi logis,” pungkas Khudori.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *