Connect with us

Daerah

Pemuda Desa Payudan Dundang Sumenep Tantang Kepala Desa Serahkan Laporan DD-ADD

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Holidi saat menyerahkan surat permohonan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada salah satu perangkat Desa Payudan Dundang, Guluk-Gukuk, Sumenep (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Pemuda Desa Payudan Dundang, Guluk-Guluk, Sumenep, Holidi resmi mengirimkan surat kepada pemerintah desa setempat untuk meminta laporan dan dokumen tentang penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (DD) mulai tahun 2015-2019.

Selain itu, terdapat 13 poin lainnya yang pada pokoknya meminta dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, aset desa serta Daftar Penerima Manfaat (DPM) Beras Sejahtera.

Menurut Holidi, pihaknya sengaja mengirimkan surat sebagai bentuk pertanggung jawaban moral kepada masyarakat, terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan desa.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai warga desa untuk mengawal kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, agar sesuai dengan amanat undang-undang,” kata Holidi, Sabtu, (13/07/2019).

Holidi menegaskan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik, memang secara implisit memberikan ruang kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

“Sehingga jangan muncul anggapan negatif bahwa surat yang saya kirimkan untuk mencari kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi ini sebagai bentuk peran aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan desa,” tegas dia.

Dia berjanji akan membawa persoalan ini kepada pihak berwenang jika sampai batas waktu permohonan, pemerintah desa belum memberikan data sebagaimana dimohonkan dalam surat.

Sementara itu, Kepala Desa Payudan Dundang, Tuhfatul Mardiyah yang diwakili suaminya Ghozali, tidak mempersoalkan surat yang dikirimkan salah satu warganya. Ia menganggap hal itu sebagai hak masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Mengenai permohonan data, kami menganggap wajar-wajar saja, jika mengenai informasi sudah kami pampang baliho informasi mengenai realisasi DD-ADD di depan Balai Desa,” tegas dia.

Namun dia meminta lebih jauh agar masalah tersebut dikonfirmasi langsung kepada Sekdes Payudan Dundang, Mukhlis. Karena saat ini semua yang berkaitan dengan pemerintahan desa diambil alih oleh Sekdes sampai tahap pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 selesai.

Sementara itu, Sekdes Payudan Dundang, Muklis siap mengundang Holidi ke Balai Desa untuk memberikan penjelasan terkait dengan surat permohonan yang dikirimkan.

“Akan mengundang (Holidi) ke Balai Desa pada Senin, 15 Juli 2019 untuk menjelaskan secara lisan berkenaan dengan surat yang dikirimkan,” kata dia dikonfirmasi terpisah.

Namun ia keberatan jika harus memberikan semua data yang diminta pemohon. Ia menganggap bahwa dokumen yang harus disiapkan terlalu banyak.

Advertisement

Populer