Connect with us

Daerah

Pemkab Malang Mengaku Kelimpungan Bayar THR PNS

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

MALANG – JARRAK.ID – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Wilem Petrus Salamena mengaku terpaksa mengurangi bahkan menghapus berbagai kegiatan dalam penyusunan APBD-Perubahan untuk menutupi anggaran yang harus dibayarkan untuk tunjangan hari raya (THR) bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini kata Wilem, Pemkab Malang harus mencairkan THR bagi sekitar 17.000 PNS.

Menurut Wilem, Pemkab Malang setidaknya harus mengurangi anggaran sebesar Rp 11 miliar lebih karena dibayarkan untuk THR PNS sebagaimana dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Dalam SE Mendagri, pencairan THR bagi PNS dibebankan kepada setiap daerah masing-masing. Akibatnya daerah harus menggeser berbagai program kegiatan guna dialokasikan untuk membayar THR.

Akibat pemotongan anggaran untuk pembayaran THR, Wilem mengakui berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, setidaknya sampai berakhirnya tahun anggaran 2018. Seperti belanja langsung atau kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

“Bisa jadi nanti, ada pengurangan sampai penghapusan kegiatan didalam penyusunan APBD-Perubahan 2018. Jika tidak emergency akan dihapus,” terangnya kepada awak media pada Kamis, (07/06/2018).

Dalam hitungannya, kekurangan anggaran hingga Rp 11.214.400.800 ini berasal dari realisasi THR sebesar Rp 59 miliar. Ini karena kemampuan anggaran dalam APBD 2018 hanya Rp 54.255.119.750, jadi ada kekurangan sebesar Rp 44.814.222.900.

“Kebutuhannya mencapai Rp 44.801.280.300, sementara kemampuan APBD hanya dialokasikan Rp 38.401.097.400, sehingga ada kekurangan sampai Rp 6.400.182.900, dan ditambah Rp 4.4.814.222.900 menjadi Rp 11.214.405.800.000,” bebernya.

Wilem menambahkan pihaknya juga hanya menganggarkan TPP untuk 12 bulan saja. Untuk itu jika pembayaran TPP THR dan TPP gaji ke-13 dibayarkan sekaligus, maka ini berdampak pada pengaturan APBD.

Baca Juga:  Anak Buah Prabowo Sebut THR PNS Menggunakan APBD Bukti Pemerintah Tak Profesional

“Penganggaran TPP hanya dialokasikan selama 12 bulan saja, untuk kebutuhan TPP THR dan TPP gaji 13 dibayar melalui alokasi yang sudah ada. Namun, pada perubahan APBD akan ditambahkan dua bulan sebagai ganti,” sambungnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer