Connect with us

Berita

Pemimpin dan Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik

JARRAK.ID

Published

on

Jakarta, Jarrak.id | Anggota DPR RI Komisi III Didik Mukrianto, sebagai Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum, dalam konteks kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan hal tersebut diatas, tidak dibenarkan siapapun yang mengganggu, mengekang, mengancam, apalagi merenggut kebebasan tersebut termasuk melakukan kriminalisasi, karena itu adalah bagian dari Hak Asasi Manusia;

Didik mengatakan “Saya sangat menyayangkan dan prihatin apabila ada upaya pembungkaman terhadap pemikiran kritis dan kritik konstruktif untuk kebaikan bangsa ini”. Dimana Konsekuensi negara demokrasi, maka pemimpin dan pemerintah tidak boleh anti kritik. Justru sebaliknya, partisipasi dan pelibatan masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Jangan sedikit-sedikit ditangkap dan ditahan, apabila ada pendapat yang berbeda dengan pemerintah.

Hanya negara yang anti demokrasi dan pemimpin yang otoriter yang menggunakan pendekatan keamanan dan membiarkan terjadinya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil. Ujar Didik.

Sungguh mundur ke belakang kalau di negara demokrasi ini, pemikiran, diskursus, diskusi, kritik dianggap sebagai sebuah ancaman. Memandulkan dan mematikan pemikiran kritis di era demokrasi sungguh melukai dan mengingkari semangat reformasi.

Ia juga mengatakan “Kalau hal demikian dibiarkan, maka tidak heran seandainya ada anggapan bahwa pemimpin kita sudah tidak mau mendengar rakyatnya, anti kritik dan takut bayangannya sendiri”. Ingat salah satu transformasi besar bangsa kita saat ini adalah stabilitas politik dan keamanan yang semula dengan pendekatan keamanan, kini sedang bertransformasi menuju penegakan hukum. Katanya.

“Saya menyadari bahwa Polri memang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum”. Tambah nya lagi. Namun terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal dalam UU ITE dan KUHP yang bukan kejahatan dengan kekerasan, ada bijaknya kewenangan itu tak boleh dipakai sembarangan.

“Saya berpandangan penangkapan terhadap Ruslan Buton seharusnya dipertimbangkan dengan matang, apalagi tidak ada indikasi bahwa apa yang disampaikan Ruslan membuat masyarakat terprovokasi melakukan makar terhadap Presiden Joko Widodo”. Katanya

Sebagai upaya penegakan hukum, seharusnya Kepolisian dapat melakukan penyelidikan jika apa yang ditulis atau diucapkan seseorang di ruang publik atau media sosial terindikasi tindak pidana.

Namun proses hukumnya semestinya bukan dengan langsung melakukan penangkapan ketika belum ada indikasi akibat dari pernyataan orang tersebut.

Ia juga mengatakan Polisi harusnya meminta keterangan ahli terlebih dulu, bukan langsung bertindak, apalagi jika upaya paksa penangkapan tersebut inisiatif polisi sendiri tanpa ada yang melaporkannya dulu.

Bahkan dengan adanya laporan pun, penindakan Kepolisian harus tetap elegan, proper dan proporsional. Caranya dengan mengumpulkan alat bukti terlebih dulu, termasuk keterangan ahli, penetapan tersangka, dan pemanggilan.

Dimana Polri harusnya lebih transparan, profesional dan akuntabel, serta meningkatkan standar due process of law dalam menjalankan kewenangannya. Apalagi dalam menangani tindak pidana yang bukan kejahatan dengan kekerasan.

Dengan kejadian ini jangan sampai kerja-kerja positif Polri alam penindakan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat terciderai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet.

Berkaca kejadian ini, sungguh pukulan berat bagi pecinta demokrasi, jangan sampai kejadian tersebut dianggap sebagai potret yang sangat memilukan dan memalukan wajah Indonesia sebagai negara demokrasi.

Untuk itu apabila Presiden masih menganggap demokrasi harus tetap dijaga kemurnian dan tujuannya, saya berharap Presiden, pemerintah dan aparat pemerintah untuk terus menjamin hak-hak rakyatnya termasuk kebebasan berpendapat sebagaimana dimanatkan dalam Konstitusi;

Ruslan Buton sebelumnya ditangkap karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada 18 Mei 2020. Rekaman suara itu menjadi viral di media sosial.

Dalam rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Buton, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ruslan diduga melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE serta Pasal 207, Pasal 310, dan Pasal 31 KUHP.

Sumber: DR. Didik Mukrianto SH. MH
Editor: GR

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer