Connect with us

Bisnis

Pemerintah Dinilai Harus Tingkatkan Pengawasan ke PGN

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) agar tidak merugikan masyarakat.

Sementara itu, terbentuknya holding BUMN di sektor minyak dan gas (migas) sampai saat ini masih menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait pengalihan saham milik pemerintah di PGN ke PT Petamina sebagai induk usaha.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, menjelaskan bahwa pembentukan holding ini akan mengurangi kontrol pemerintah secara langsung kepada PGN.

Selain itu, holding juga akan berkurangnya pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada perusahaan tersebut.

Marwan berharap dengan dibentuknya holding migas, pembangunan infrastruktur dan pelayanan gas nasional dapat lebih baik dan sinergis. Sehingga, layanan gas dapat lebih luas dan merata ke seluruh Indonesia, serta harganya lebih terjangkau.

“Pemerintah perlu menjamin dan mencari cara agar tidak kehilangan berbagai mekanisme kontrol. Misalnya, dengan ketentuan baru dalam Undang-undang migas maupun penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru,” jelas Marwan dalam sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut marwan, pemerintah harus memastikan pembentukan holding BUMN ini tak merugikan masyarakat. Pembentukan holding diharapkan juga tak mempengaruhi penyaluran subsidi energi yang selama ini disalurkan kepada kedua BUMN tersebut.

Marwan menambahkan, selama ini Pertamina melalui anak usahanya PT Pertagas selalu berkompetisi dengan PGN dalam hal pemenuhan kebutuhan gas.

Kompetisi ini mengakibatkan tumpang-tindihnya pembangunan jaringan pipa gas di daerah padat konsumen. Selain itu terjadi kevakuman jaringan pada wilayah dengan jumlah konsumen yang minim

Pada kesempatan lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pemerintah seharusnya mengusung konsep yang jelas jika membentuk holding migas.

Setidaknya sesuai dengan realitas yang ada. Pasalnya jika tanpa konsep yang jelas, holding migas berpotensi menjadi sarang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bagi oknum tertentu.

“Kalau tidak hati-hati, justru bisa memudahkan terjadinya moral hazard terkait praktik KKN dalam perusahaan holding nanti,” ujar Enny pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Mantan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, beranggapan bahwa dibentuknya holding migas ini tak ubahnya seperti akuisisi kekuasaan.

“Pembentukan holding ini sebenarnya akuisisi saja, bungkus besarnya saja namanya holding,” kata Said.

“Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan gas nasional menjadi tidak optimal,” ungkap Marwan.

Kendati demikian, baik Enny, Marwan, maupun Said mendukung langkah pemerintah terkait pembentukan holding ini. Rencana pemerintah untuk menggabungkan Pertamina dan PGN dinilai akan mengakhiri kompetisi kedua BUMN tersebut.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer