Connect with us

Bisnis

Pemerintah dan DPR Tak Sejalan Soal Calon KPPU

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA-JARRAK.ID- Akhinrya pemerintah memastikan tidak akan ada perubahan bagi nama-nama calon anggota komisioner Komisi Pengawawan Persaingan Usaha (KPPU), meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan kandidat yang dipilih Panitia Seleksi.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan ke-18 nama calon komisioner KPPU yang diajukan Pansel telah melalui serangkaian seleksi ketat. Bahkan, Pansel juga menggunakan jasa konsultan independen dalam prosesnya.

Sejumlah 18 nama calon anggota KPPU untuk masa jabatan 2017 hingga 2022, sebelumnya tercantun dalam lampiran Surat Presiden No. R-51/Pres/11/2017, dan pada 22 November lalu telah disampaikan ke DPR.

“Sampai hari ini tidak ada (perubahan) karena Pansel sudah melakukan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/2/2018).

Namun sejuah ini, Komisi VI DPR belum melakukan uji kelayakan dan kesesuaian (Fit and Poper Test) terahadap calon anggota Komisioner KPPU. Dengan begitu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 33/p Tahun 2018 yang memperpanjang masa tugas Komisioner KPPU sejak 27 Februari 27 April 2018 mendatang.

Bersadarkan pernyataan Johan, Presiden mengimbau Komisi VI DPR untuk melakukan fit and proper test secepatnya agar segera didapat nama komisioner baru.

Jika DPR tidak segera melakukan proses tersebut, ia khawatir seandainya Jokowi akan menerbitkan Keppres baru terkait perpanjangan masa tugas komisioner KPPU atau tidak.

“Dua bulan saya kira sudah cukup untuk memberi ruang dan waktu kepada DPR untuk melakukan fit and proper test,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membentuk ulang tim Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018-2013. Pasalnya perlemen mempertanyakan independensi para anggota tersebut.

“Saya minta ke pemerintah, panselnya dirombak. Cari yang independen, tidak ada hubungan kerja, tidak ada benturan-benturan dengan KPPU,” terang Wakil Ketua Komisi VI DPR,  Azam Azman Natawijana, Selasa (27/2/2018).

Antara DPR dan pemerintah tidak menemukan kata sepakat atas beberapa calon yang telah ada. Sejauh ini DPR meminta untuk merombak beberapa anggota yang masih terikat dengan independensi yang lain, sedangkan pemerintah sendiri telah meminta DPR untuk segera melakukan fit and proper test.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer