Connect with us

Politik

Pelanggaran HAM di Rezim Jokowi Sangat Tragis, Ini Buktinya

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan adalah satu dari sekian rentetan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianggap sangat tragis dalam perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mirisnya, kasus pelanggaran HAM bukan hanya terjadi kepada sipil, melainkan juga kepada penegak hukum.

Demikian disampaikan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, situasi ini sangat mengkhawatirkan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

“Bukan hanya pelanggaran HAM terhadap masyarakat biasa, bahkan yang terjadi di era Pak Jokowi itu adalah pelanggaran HAM terhadap aparatur hukum. Ini menurut saya lebih tragis,” kata Dahnil di kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat, Kamis malam, (03/01/2018).

Dahnil menegaskan, kasus yang menimpa Novel akan menjadi perhatian utama dalam debat Pilpres pertama yang mengusung tema salah satunya soal HAM pada 17 Januari 2019.

Bentuk TGPF

Dahnil menegaskan, Prabowo-Sandi akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) jika terpilih di Pilpres 2019. Hal ini sengaja dilakukan dalam rangka menggali motif dan aktor yang melakukan penyerangan terhadap Novel.

Namun Dahnil menjawab diplomatis saat ditanya apakah kasus Novel akan dijadikan senjata untuk menyerang pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kita lihat, nanti bocor,” kata dia.

Dahnil juga mengungkapkan contoh lain pelanggaran HAM di era Jokowi. Dua di antaranya ialah pembangunan pabrik semen yang dilawan para petani Kendeng dan konflik lahan dengan pengembang yang dialami petani Karawang.

Dahnil optimis berbagai kasus pelanggaran HAM di masa Presiden Jokowi akan mementahkan argumentasi soal pelanggaran HAM masa lalu yang selalu dituduhkan kepada Prabowo.

Baca Juga:  KUM Akan Temui Amien Rais Hari Ini, Bahas Strategi?

Dahnil mengatakan, tudingan pelanggaran HAM kepada Prabowo hanya isu politis yang selalu muncul setiap lima tahun sekali.

“Beliau tidak pernah diadili, sudah menyatakan tidak terlibat apa pun, dan jangan lupa beliau adalah pimpinan militer pada saat itu, militer ada pada posisi komando. Dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga tidak pernah menyediakan pengadilan,” kata Dahnil.

Prabowo Subianto dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, yakni penculikan aktivis di akhir masa-masa pemerintahan Soeharto. Penculikan itu dilakukan Tim Mawar Kopassus dimana Prabowo saat itu menjabat sebagai danjen Kopassus.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer