Connect with us

Politik

PDIP Tuding OTT KPK Terhadap Wali Kota Blitar Bermuatan Politik

JARRAK.ID

Published

on

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuding bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Blitar dan Tulungagung sarat dengan muatan politis.

Akibat OTT tersebut, dua Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo turut menjadi tersangka kasus suap oleh pihak swasta dalam pembangunan proyek pembangunan insfrastruktur di daerah tersebut.

“Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Walikota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, (10/06/2018).

Samanhudi memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar pada 2010 atas dukungan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia kala itu berduet dengan Purnawan Buchori.

Sementara Syahri Mulyo menjabat bupati Tulungagung periode 2013-2018. Politikus PDIP itu bersama pasangannya Maryoto Bhirowo memenangi pilkada Tulungagung 2013 dengan perolehan suara 48 persen.

Hasto menganggap penangkapan kader PDIP oleh KPK seolah sudah menjadi target. Padahal, menurut Hasto, kasus tersebut tidak murni diawali dari kasus Samanhudi dan Syahri Mulyo.

“Faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kab Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa di balik ini?,” ujar Hasto.

Hasto mengaku heran dengan penangkapan Samanhudi. Pasalnya Samanhudi merupakan kepala daerah yang sudah menjabat dua kali periode dengan perolehan suara lebih dari 92 persen.

“Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?” ungkap Hasto.

Baca Juga:  PDIP Tuding Aksi Buruh Dipolitisasi Buat Sudutkan Jokowi

Karena itu, Hasto pun mempertanyakan kepastian KPK tidak mempolitisasi kadernya jelang Pilkada. Hal ini dikatakan Hasto mengingat ada oknum KPK di masa lalu yang pernah mencoret bakal calon menteri.

“Misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest; demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya,” terang dia.

PDIP, kata Hasto, sudah mengenakan sanksi tertinggi bagi kader yang terbukti melakukan korupsi. Atas dasar ini Hasto menganggap PDIP sudah berperan aktif untuk menimbulkan efek jera.

Namun, hal itu ternyata tidak menghentikan korupsi. Sehingga menurut Hasto sistem pencegahan korupsil yang harusnya dievaluasi.

“Tetapi lebih jauh lagi, hal tersebut sudah menyentuh aspek yang paling mendasar: kegagalan sistem pencegahan korupsi negara,” tegas dia.

KPK resmi menahan Samanhudi Anwar yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. Samanhudi datang ke KPK untuk menyerahkan diri pada Jumat (8/6) sekitar pukul 18.30 WIB.

Samanhudi disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Syahri, yang juga menyerahkan diri ke KPK, Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.

Sumber: CNNIndonesia.com

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer