Connect with us

Politik

Pasca Putusan MK, Pemanggilan Anggota DPR Tak Perlu Pertimbangan MKD

JARRAK.ID

Published

on

Gedung MK (Doc. Net)

JAKARTA–JARRAK.ID – Kasus pemukulan yang sempat melibatkan Anggota DPR, Herman Hery beberapa waktu lalu menjadi polemik. Itu lantaran anggota DPR memiliki hak imunitas sehingga apabila tersangkut kasus hukum, mekanisme pengusutannya cukup ‘ruwet’.

Namun hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian dari uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Salah satu yang dirubah oleh MK tersebut adalah ketentuan pasal 245 ayat (1)dimanapada pasal tersebut mengatur pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin tertulis dari Presiden.

Dengan dirubahnya pasal tersebut oleh MK, maka mulai saat ini pemeriksaan anggota DPR cukup mendapatkan izin Presiden, tanpa harus melalui pertimbangan dari MKD terlebih dahulu.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” demikian dikatakan Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, di Gedung MK, Jakarta, Kamis, (28/06/2018).

Sebelum mendapat perubahan, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 berbunyi : Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi maka saat ini ketentuan atas pasal tersebut telah dirubah.

Bunyi pasal 245 ayat (1) yang disusun MK setelah dilakukannya perubahan adalah : Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Adapun perubahan yang nampak dari pasal tersebut adalah pada Frasa‘setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan‘. Penggunaan frasa tersebut secara konstitusional telah dihapus oleh MK.

Baca Juga:  Soal Isu Mark Up LRT Palembang, Anak Buah Prabowo Belum Tahu Sumber Datanya

“Frasa ‘setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelas Anwar Usman.

MK memiliki beberapa pertimbangan sehingga menghapus frasa tersebut. Salah satunya adalah MK menilai jika MKD tak ada relevansinya dan tak tepat jika dijadikan sumber pertimbangan bagi penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum bagi anggota dewan yang melakukan pelanggaran hukum.

Apalagi, menurut MK Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah lembaga etik DPR yang anggotannya juga merupakan bagian dari DPR itu sendiri. Sehingga bukan tidak mungkin terjadi konflik kepentingan dalam praktiknya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer