Partai Setan Amien Rais dan Wajah Destruktif Politik Indonesia

2 min read

Tausiah politik Amien Rais soal ‘Partai Allah’ dan ‘Partai Setan’ beberapa pekan yang lalu menunjukkan bahwa wajah politik Indonesia mengarah pada kecenderungan yang bersifat destruktif.

Dalam situasi seperti ini, pernyataan kontroversial dari elit politik, jika tidak dikelola secara bijak, bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan di level elite, melainkan juga di akar rumput yang risiko terburuknya bisa memicu konflik sosial.

Sejumlah hal yang membuat politik Indonesia mengarah pada bentuk yang destruktif. Pertama, karena tidak ada kedalaman wacana dari pernyataan-pernyataan para elite. Tidak ada kedalaman ontologis.

Elite hanya menyampaikan sesuatu secara parsial. Tidak menyeluruh. Terkadang dengan logika melompat. Ujungnya bisa ditebak, muncul kegaduhan yang dilatari oleh perbedaan tafsir.

Kedua, rendahnya tingkat literasi di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, menjadi faktor lain yang mempengaruhi politik Indonesia berjalan ke arah yang destruktif.

Sehingga klarifikasi Amien Rais terkait pernyataan yang kontroversial sebetulnya tak cukup meredam kegaduhan politik karena publik dan elite politik lebih dulu merespons pernyataan Amien Rais seturut tafsiran mereka masing-masing.

Pada sisi lain, pernyataan Amien tentang Partai Setan dan Partai Allah sebagai upaya menjelaskan perbedaan antara kelompok pemerintah dan oposisi.  Dalam sistem demokrasi pembedaan oposisi dan pemerintah adalah wajar.

Namun sangat disayangkan jika pembedaan itu diungkapkan lewat bahasa keagamaan seperti diucapkan Amien. Wajar jika sebagian kalangan menganggap pernyataan Amien Rais cukup menggelikan. Karena Amien Rais disinyalir mempermainkan nama-nama yang diagungkan dalam agama untuk tujuan politik yang dangkal.

Selain itu, alih-alih memperkuat demokrasi, pernyataan Amien justru bisa menghambat demokratisasi. Sehingga para elite politik harus mampu menahan diri menimpali pernyataan Amien agar tidak memperkeruh suasana.

Mempercepat Rekonsiliasi Politik

Dalam situasi yang sudah keruh, para elite harus duduk bersama berbicara soal upaya mencegah ketegangan di akar rumput menjelang dan selama tahun politik. Perlu ada kematangan politik dari para elite. Jika mau ditelusuri lebih jauh, reaksi oposisi juga tak lepas dari apa yang sedang diperlihatkan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Jokowi selaku petahana, dalam beberapa kesempatan telah aktif melakukan kampanye politik jelang Pilpres 2019. Itu dilakukan baik oleh elite partai pendukung Jokowi hingga barisan relawan. Misalnya Projo yang mulai gencar bergerak sosialisasi,” ujarnya.

Dalam situasi yang seperti itu, oposisi juga tidak akan mau kalah. Mereka akan merespons sedemikian rupa karena mereka ingin menciptakan keseimbangan sehingga tak ada dominasi politik oleh pemimpin yang sedang berkuasa.  

Oleh karena itu, upaya membangun demokrasi yang bermanfaat menjelang dan selama tahun politik juga menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini semua elemen pendukung Jokowi.

Selama belum memasuki masa kampanye Pilpres, pendukung Jokowi harus sadar diri dan memiliki komitmen atau protap perihal kapan memulai kampanye dan kapan mengakhiri kampanye.

Ini penting untuk membangun keseimbangan politik; antara kelompok yang sedang berupaya mempertahankan kekuasaan dan kelompok yang berusaha merebut kekuasaan. Jangan sampai perselisihan elit justru mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia.

Rakyat tidak butuh tontotan perselisihan elit yang tidak produktif. Rakyat butuh perhatian. Rakyat butuh keberpihakan melalui kerja-kerja politik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka; terciptanya kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan sosial.