Connect with us

Politik

Para Pemakan Uang Rakyat Ramai-Ramai Ajukan PK Usai Artidjo Alkotsar Pensiun

JARRAK.ID

Published

on

Mantan Menteri Agama (Menag), Suryadarma Ali termasuk salah satu narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA (Foto: Istimewa)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sejumlah narapidana kasus tindak pidana korupsi rupanya mulai berani mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai pensiunnya Hakim Agung, Artidjo Alkotsar.

Sejauh ini sudah ada tiga narapidana kasus tindak pidana korupsi yang resmi mengajukan PK. Mereka adalah mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum; Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari; dan mantan Menteri Agama; Suryadharma Ali.

Anas adalah narapidana pertama yang  mengajukan PK. Anas resmi mengajukan PK pada Kamis, (24/05/2018). Anas yang merupakan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang saat ini divonis 14 tahun penjara.

Kendati demikian, Anas membantah jika pengajuan PK dirinya ada hubungannya dengan pensiunnya Artidjo. Anas menegaskan dirinya mengajukan PK pasalnya ada bukti baru (novum) dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Sebagaimana diketahui, Artidjo merupakan salah satu hakim agung yang menjadi kutukan bagi para kasus korupsi. Pasalnya Artidjo selalu menambah vonis hukuman bagi koruptor yang berani mengajukan PK.

Selain itu Siti Fadilah Supari, yang divonis 4 tahun dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, mengajukan PK Kamis, (31/05/2018). Sama seperti Anas, Siti menilai ada bukti baru dalam kasusnya itu.

Suryadharma Ali, Senin (4/5/2018) tak ketinggalan mengajukan PK. Politisi ini kena hukum 10 tahun karena kesandung kasus penyelenggaraan ibadah haji.

Alasannya mengajukan PK juga sama, ada bukti baru. Tapi tak dijelaskan bukti baru apa yang diajukan. “Nggak mungkin dong, orang mengajukan tanpa alasan, lihat nanti ya sabar,” kata dia

Pasca Artidjo Pensiun

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, langkah mereka tidak terlepas dari pensiunnya Artidjo Alkostar sebagai hakim agung.

Pasalnya, selama ini Artidjo bersama hakim lain kerap menambah hukuman kepada mereka yang terlibat korupsi. “Artidjo ditakuti dan disegani karena komitmen dan konsistensi menerapkan hukuman berat bagi para koruptor,” ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin, (04/06/2018).

Baca Juga:  Setnov Jalani 'Orientasi' Saat Hari Pertama di Lapas Sukamiskin

Sebenarnya kata Abdul, MA sudah memiliki sistem komprehensif dalam aspek pemberantasan korupsi. Kendati demikian kata Abdul, tidak banyak hakim agung yang memiliki keberanian untuk menerapkannya seperti Artidjo.

Menurut penyisiran Lokadata atas dokumen vonis-vonis kasus korupsi di MA, bukan hanya Artidjo yang memvonis berat tikus-tikus pengerat uang publik. Dalam putusan sidang periode 2001 sampai Maret 2017, ada 2.070 kasus korupsi yang sudah diputus.

Sepanjang 16 tahun itu, 2.582 terdakwa kasus korupsi yang maju kasasi dan/atau peninjauan kembali. Hasilnya 30 persen atau 773 terdakwa divonis sama atau lebih besar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sisanya, 57 persen atau 1.483 terdakwa divonis lebih kecil dari tuntutan, dan 323 lainnya (12,51 persen) bebas.

Dari 13 nama hakim agung yang menangani PK atau kasasi kasus korupsi, Artidjo memang paling banyak, 7 kali. Trio hakim yang kerap menghukum koruptor sama atau lebih berat dari tuntutan adalah Abdul Latief, Artidjo Alkostar, dan M.S. Lumme.

Trio hakim tersebut telah memutus 55 kasus kasasi/peninjauan kembali dalam 16 tahun. Sebanyak 65 persen putusannya sama atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer