Connect with us

Politik

Ombudsman Tegur Ngabalin: Makan Uang Rakyat Jangan Bicara Sembarangan

JARRAK.ID

Published

on

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ombudsman ikut menyoroti pernyataan-pernyataan Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang disinyalir keterlaluan dan tidak mencerminkan sebagai pejabat negara.

Bahkan demi membela Presiden Jokowi dari serangan oposisi, Ngabalin sampai rela menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai tindakan makar dan mengganggu keamanan negara.

Bukan hanya itu, dalam setiap kesempatan Ngabalin kerap melempar pernyataan yang membabi-buta demi membela Jokowi mati-matian.

Itulah sebabnya, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida meminta Ngabalin untuk hatu-hati dan tidak serampangan dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

Laode juga mengingatkan Ngabalin untuk tidak secara terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, karena Ngabalin masih berstatus sebagai pejabat negara yang seharusnya bersikap objektif dalam menyimapi dinamika politik.

“Secara khusus, Pak Ngabalin sudah jadi anggota dewan komisaris Komisaris (PT Angkasa Pura I), kemudian dia dapat KSP. Itu tak boleh dia tampil secara frontal, menunjukkan keberpihakannya pada satu pasangan calon presiden,” ujar Laode Ida di kantornya, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Laode juga meminta Ngabalin untuk tidak serampangan dalam menyampaikan pernyataan. Karena hal itu kata Laode, berpotensi maladministrasi dalam upaya memberikan pelayanan terhadap publik.

“Ketika dia ngomong secara frontal keberpihakan yang begitu tegas, itu enggak boleh. Pelayan publik tidak boleh merangkap jabatan, juga berpihak,” jelasnya.

“Pelayan publik, mereka yang memperoleh uang dari negara dalam menjalankan tugasnya. Engak boleh berpihak, yang dia makan uang rakyat,” kata Laode Ida

Ombudsman menyatakan akan siap memproses jika ada aduan soal penyelenggara negara yang terang-terangan mendeklarsikan dukungan pada capres-cawapres, sebelum cuti.

Merujuk Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, unsur penyelenggara negara merupakan para pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di antaranya, anggota MPR/DPR, menteri, hakim maupun kepala daerah seperti gubernur.

Baca Juga:  Umumkan Gerakan Donasi, Prabowo: Jika Ada Bagi-bagi Uang dari Parpol, Terima!

“Segera nonaktif (cuti) dan/atau mengundurkan diri dari jabatan selama masa kampanye pemilu bagi penyelenggara negara dan/atau pemerintahan yang terlibat dalam tim kampanye nasional, termasuk yang sudah secara terbuka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu,” pungkas mantan anggota DPD RI tersebut.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer