Connect with us

Politik

Ombudsman RI Kritik Gaji Jumbo Para Pejabat BPIP

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida ikut mengkritik kebijakan pemerintah dalam memberikan gaji fantastis bagi pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. La Ode kemudian membandingkan dengan nasib pegawai non-PNS.

“Pernyataan Menteri Keuangan tentang penghasilan pejabat negara BPIP yang dinilai wajar mengingat sudah 6 bulan mereka bekerja dan belum mendapatkan haknya, mengindikasikan sikap ambigu pemerintah sebagai pemberi kerja,” ujar Komisioner Ombudsman La Ode Ida dalam keterangannya, Selasa, (29/05/2018).

“Jika terhadap BPIP yang baru dibentuk 6 bulan saja pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintah tetapi berstatus non PNS, bahkan hanya untuk hak dasarnya?” imbuh La Ode.

La Ode menyayangkan kebijakan tersebut muncul saat ada ribuan pegawai non PNS tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK). Alasannya, kata La Ode, belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015.

“Ironisnya, pada sisi lain pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pemberi kerja. Tetapi pemerintah sendiri abai terhadap para pekerjanya,” sebut La Ode.

Oleh karena itu, La Ode memandang jika Ombudsman menuding pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum. Ombudsman RI meminta pemerintah melakukan dua hal.

“Segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS, termasuk di dalamnya tenaga honorer/tidak tetap,” kata La Ode.

“Membuat aturan tentang standarisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian/lembaga,” imbuh dia.

Sebagai informasi, gaji pejabat BPIP diatur melalui Perpres 42/2018, yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer