Connect with us

Daerah

OC Kaligis Soal Revisi UU KPK: Hanya Iblis yang Tidak Mau Diawasi, Tempatnya di Neraka!

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Otto Cornelis (OC) Kaligis (Doc. Net)

BANDUNG – JARRAK.ID ­- Pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis ikut angkat bicara soal revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kaligis mengatakan UU KPK mengamatkan bahwa KPK salah satunya membantu penyidik dari Polri dan Kejaksaan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

Dasar UU KPK kata Kaligis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena berdasar kepada Pancasila maka secara vertikal setiap penegak hukum termasuk KPK mendapatkan pengawasan dari Tuhan. Sedangkan secara horizontal penegakan hukum kata dia harus berdasarkan kepada Asas Praduga Tak Bersalah.

“Hanya iblis yang menentang pengawasan dari Tuhan, sehingga ditempatkan di nerara,” kata Kaligis dalam isi suratnya sebagaimana ditujukan kepada Presiden Joko Widodo seperti diterima Jarrak.id, Sabtu, (14/09/2019).

Kemudian soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) tegas Kaligis, yang dikedepankan KPK bukan perkara korupsinya, melainkan kasus pribadi seperti hubungan gelap pelaku dengan wanita selingkuhannya.

Kaligis juga menyesalkan aksi premanisme dan cara tidak elegan yang dilakukan sejumlah pihak dalam menolak revisi UU KPK, yang salah satunya memuat soal pembentukan Dewan Pengawas KPK.

“Sehingga Saut Situmorang melakukan gerakan liar dengan melakukan penutupan terhadap logo KPK menggunakan kain hitam. Ingat, KPK bukan milik nenek moyangnya Saut Situmorang,” sesal Saut.

Kaligis setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK agar KPK tidak sembarangan dalam melakukan penyadapan misalnya. Dia menuding KPK seenaknya melakukan penyadapan kepada seseorang, termasuk kapan penyadapan dimulai.

“Bahkan ketika Presiden akan membentuk kabinet, KPK berani mengeluarkan rapor merah kepada calon menteri, yang sebelumnya berhasil disadap KPK, padahal penyadapan dilakukan tidak dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Jelas ini perbuatan pidana, termasuk kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam BAB XXVIII KUHP,” tegas Kaligis.

Selain itu, Kaligis menganggap bahwa KPK sudah melakukan praktik abuse of power. Pasalnya tugas KPK hanya dapat memproses kasus dugaan korupsi yang potensi kerugian negara Rp1 miliar ke atas.

“Tapi dalam praktiknya, KPK serampangan. Kasus korupsi anggota DPRD Malang yang hanya Rp10 juta sampai Rp20 juta juga diproses KPK. Harusnya itu kewenangan polisi, karena biaya operasinya lebih murah. Belum lagi kerugian negara yang kerap dihitung BPK, kerap diabaikan KPK. Bahkan dalam fakta hukum di pengadilan yang seharusnya bisa membebaskan terdakwa juga dikesampingkan oleh KPK. Kenapa? Karena KPK targetnya menghukum, bukan mengadili. Sehingga wajar kalau dalam Revisi UU KPK juga dimasukkan poin soal SP3,” sesal Kaligis.

Setuju Pembentukan Dewan Pengawas

Atas dasar itulah, Kaligis mengaku setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Apalagi selama ini KPK memang menumpuk sejumlah masalah.

Terbukti saat Pansus DPR soal KPK menemukan sejumlah masalah di tubuh KPK, ditambah hasil audit BPK, kemuudian temuan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Aris Budiman dan pernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengakui bahwa banyak korupsi di tubuh KPK.

“Ini bukti kenapa KPK perlu diawasi. Itu sebabnya ketika saksi diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1791/1792 saksi berhak memberikan kuasa pendampingan kepada penasehat hukum, kemudian dilarang KPK. Kenapa? Agar KPK bebas mengintimidasi para saksi, sehingga sekalipun tidak cukup bukti kasusnya tetap bisa dibawa ke Pengadilan,” kata dia.

Kaligis juga membeberkan sejumlah persoalan kenapa KPK tidak mau diawasi. “Karena di dalam KPK sering terjadi kejahatan jabatan, temuan korupsi oleh BPK, sadapan ilegal. Jadi wajar jika hasil sadapan yang diperdengarkan di Pengadilan hanya sepotong-potong, tidak utuh dan sudah direkayasa. Hal ini terjadi karena tidak ada Dewan Pengawas.”

Kaligis mengatakan jika KPK juga tebang pilih dalam memproses kasus dugaan korupsi tertentu. Ia menyebutkan kasus Bank Century. Banyak penyelidikan yang dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa barang bukti yang cukup.

“Apalagi kalau memang sudah jadi incaran atau target KPK, pasti selalu dicari-cari kesalahannya,” imbuh dia.

Menurut dia, seharusnya yang juga diadili adalah kasus korupsi atau pidana eks Komisioner KPK seperti Bibid Samad Rianto, Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan penyidik KPK, Novel Baswedan yang dituding melakukan pembunuhan, termasuk juga perkara eks Wamenkumham Denny Indrayana.

“Perkara mereka sudah P21. Kalau memang KPK mau melakukan penegakan hukum sebagaimana sumpah jabatan di depan Presiden, seharusnya mereka juga diadili, bukan sebaliknya dengan mengkritik habis-habisan Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri. Apalagi yang diangkat ke publik masalah dugaan pelanggaran etik, bukan kasus pidana. Saut sendiri pernah mendapatkan hukuman pelanggaran etik kenapa masih mau menjadi pimpinan KPK,” tegas Kaligis.

“Atas nama keadilan, saya berharap Presiden Joko Widodo bisa meminta penegak hukum untuk mengadili perkara mereka. Saya berdoa semoga Presiden Jokowi tidak diperalat KPK demi memuluskan keinginan KPK yang dalam banyak hal justru bertentangan dengan keinginan Presiden.”

“Surat ini sengaja saya buat secara terbuka untuk masukan positif, bukan dengan menggerakkan manusia jalanan. Jika tidak setuju dengan revisi UU KPK, mari kita bertarung di Mahkamah Konstitusi bukan dengan cara menutupi logo KPK dengan kain hitam, atau mengundurkan diri seperti Saut Situmorang. Bersama dengan surat ini saya juga berikan buku saya dengan judul KPK Bukan Malaikat. Buku ini sengaja saya tulis untuk membongkar praktik kotor KPK. Dengan demikian, atas perhatian Presiden dan seluruh jajarannya saya ucapkan terima kasih,” tandas Kaligis.

Advertisement

Populer