Connect with us

Kolom

Moderasi Menyikapi Izin FPI

JARRAK.ID

Published

on

Oleh :

Dr. KH. ABDUL SYUKUR, M.Ag
Wakil Ketua PWNU Lampung

ORMAS Front Pembela Islam (FPI) yang lahir tahun 1999 Pasca Reformasi Indonesia, pada awal lahirnya adalah sebagai Pam Swakarsa. Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

FPI sebagai Ormas Islam di Indonesia, sebagaimana Ormas Islam yang lain tentunya harus mendukung pemerintah dalam membangun bangsa dan negara di bidang keagamaan. Sebagaimana hal tersebut sudah dilakukan oleh Ormas-Ormas yang ada, termasuk Ormas Islam dalam AD/ART nya berasaskan Pancasila.

Bagaimana dengan FPI? tentunya AD/ARTnya harus juga sejalan dengan landasan filosofisnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengacu pada landasan ideologi Pancasila, bukan khilafah Islamiyah. Sebab hal tersebut bertentangan dengan NKRI.

Jadi jelas sudah Pancasila sebagai ideologi NKRI, bukan khilafah Islamiyah. Di sini ingin saya katakan jika FPI sebagai Ormas Islam harus sejalan dengan Pancasila dan setia kepada NKRI. Indikasi kesetiaan FPI pada Pancasila dan NKRI secara Fiqih Siyasah, FPI wajib mengubah AD/ARTnya.

Selain itu, sebagai Ormas Islam, FPI tidak boleh melakukan swiping dan kekerasan lainnya atas dalih apapun termasuk alasan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. FPI tidak boleh bertindak sendiri seperti tindakan Polri dan TNI. Sebab, mencegah kemungkaran yang termasuk tindak pidana bukan kewenangan FPI, tetapi kewenangan Polri dan TNI.

Hal lain yang paling urgen, FPI haram mengusung paham khilafah Islamiyah. Sebab dalam sejarah politik Islam, khilafah pada masa Khulafa al Rasyidin, dan masa sesudahnya bukanlah khilafah lagi, tetapi daulah Islamiyah, dan kini yang ada daulah syu’ubiyah (nation states) yaitu negara bangsa, dan masyarakat berasama dengan para pendiri bangsa yang sepakat dan melahirkan NKRI.

Maka FPI yang lahir belakangan, 1999, harus bisa menghargai para pendiri NKRI dan bersama masyarakat yang sudah sepakat hidup dalam NKRI, turut mewujudkan kesepakatan para pendiri dan masyarakat terhadap berdirinya NKRI yaitu mitsaqan ghalizhan.

Kita, sebagai generasi penikmat dan penerus kemerdemaan haruslah memelihara NKRI, setia mengamalkan Pancasila dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan turut membangun di segala sektor pembangunan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

Masyarakat Indonesia tidak mengenal Pancasila itu khilafah Islamiyah. Yang bangsa Indonesia tahu pada umumnya bahwa Pancasila itu landasan ideologis negara dan bangsa Indonesia. Dalam perspektif Fiqih Siyasah dan Siyasah Dusturiyah, bahwa negara kita, NKRI bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokrasi, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Pancasila bukan khilafah Islamiyah. Itulah mengapa saya mengklasifikasikan FPI termasuk Ormas yang radikal pemikiran. Ada neberapa poin menurut saya yang melatar belakangi radikal pemikiran FPI. Pertama, FPI bersikeras belum mau mengubah AD/ART, masih mengusung ide khilafah Islamiyah ala FPI. Kedua, penegakan Nahi Mungkar ala FPI dengan melakukan swiping bahkan tindakan kekerasan. Ketiga, tidak loyal dengan sistem pemerintahan RI, dan ada indikasi upaya menegakkan khilafah Islamiyah sebagai bentuk negara dan ideologi negara di Indonesia.

Jalan moderatnya, pemerintah wajib menindak tegas dengan membubarkan Ormas tersebut. Jika FPI tidak mau merubah AD/ART dan tetap mengusung ide khilafah Islamiyah di bumi NKRI.

Lain halnya jika FPI mau merubah AD/ART nya, loyal kepada sistem pemerintahan. Mengamalkan demokrasi Pancasila. UUD 1945, dan pembela NKRI serta mengubur dalam-dalam ide khilafah. Jika itu yang terjadi maka penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Tentunya dengan uji coba kesetiaan terhadap Pancasila terlebih dahulu.

Lalu, bagaimana bentuk uji coba kesetiaan terhadap Pancasila yang dimaksud? Tentu harus dengan standarisasi. Misalnya, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap tindak tanduk tokoh-tokoh dan pengurus FPI ketika tampil di publik. Apakah akomodatif atau justru konfrontatif.

Contoh lainnya, masyarakat bersama aparat juga turut memantau bagaimana dakwah dan aktivitas FPI di lapangan, sudah berubah ataukah masih seperti dahulu. Di era digital srperti sekarang ini, tentu sangat mudah bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan bukti-bukti terkait prilaku FPI.

Harapannya, dengan moderasi ini tentunya akan tercipta suasana yang sejuk, damai dan tidak ada lagi kita mendengar Ormas yang melakukan kekerasan, swiping dengan dalih penegakan Nahi Mungkar. Terlebih gelombang gerakan radikal yang ingin merubah dasar negara.

Sebagai kader Nahdlatul Ulama tentu Ormas terbesar di Dunia ini tidak akan tinggal diam jika ada yang mencoba mengganggu NKRI dengan dalih agama. Terlebih NU berperan besar dalam memerdekakan bangsa ini.

Mengutip Mars Yalal Wathon, “Siapa datang mengancamu (keutuhan NKRI), akan binasa di bawah dulimu.

Terima kasih. Wa Tawashauibil Haqqi Wa Tawasaubish Shobri.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer