Connect with us

Daerah

Minta Wadah Pegawai Dibubarkan, HAM Indonesia Bongkar Siasat Licik KPK untuk Raih Simpati Publik

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (HAM), Asep Irama (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Koordinator Nasional (Koornas) Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asep Irama mengkritik keras sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan kesempatan kepada koalisi masyarakat anti korupsi untuk melaksanakan aksi di halaman depan KPK Selasa, (17/09/2019).

“Sekarang KPK semakin kelihatan bobroknya. Bayangkan KPK memberikan karpet merah kepada masyarakat yang mendukung KPK. Tapi sebaliknya, masyarakat yang mendukung revisi KPK justru diprovokasi dan di-branding seolah-olah sebagai pengecut. Tapi sekarang kelihatan siapa sebenarnya yang menjadi pengecut,” kata Asep kepada Jarrak.id, Selasa malam, (17/09/2019).

Asep menegaskan jika aksi malam ini bagian dari demonstrasi maka jelas melanggar Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Pasal 6 ayat (2) Perkap Nomor 9 Tahun 2008 juga diatur batasan waktu yang dibolehkan, yakni antara pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore,” jelas alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Asep curiga KPK memang sengaja memfasilitasi kelompok yang menolak revisi UU KPK sebagai skenario licik untuk mendapatkan simpati publik.

“Jangan-jangan ini memang bagian dari skenario jahat KPK dengan menggunakan ‘mulut’ kelompok yang menolak revisi UU KPK untuk mendapatkan pengakuan dari publik,” sesal Asep.

Pasalnya kata dia, HAM Indonesia dalam aksi demonstrasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu saat hendak melakukan pencopotan terhadap kain hitam yang menutupi simbol KPK, justru mendapatkan perlakuan intimidatif dari oknum pegawai KPK.

“Padahal HAM Indonesia hanya mau mencopot kain hitam sudah mendapatkan intimidasi dan provokasi dari oknum pegawai KPK. Sekarang para pendukung KPK justru bebas masuk ke dalam gedung KPK dan menyuarakn sejumlah tuntutan. Ini kan biadab.”

“Kalau KPK memang murni mau melakukan penegakan hukum, semua kelompok masyarakat, baik yang setuju dengan revisi UU ataupun yang tidak, harus mendapatkan perlakuan sama. Tidak boleh diskriminatif. Jangan begitu dong caranya,” imbuh Asep.

WP KPK Dibubarkan

Itulah sebabnya, ia sejak awal sudah mendesak agar Wadah Pegawai (WP) KPK dibubarkan.

Menurut dia, keberadaan wadah kepegawaian KPK telah menyimpang dari tujuan pembentukannya berdasarkan PP Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Asep mengatakan, PP tersebut memberikan kewenangan kepada wadah pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan KPK melalui dewan pertimbangan pegawai KPK.

“Dalam kenyataan, wadah pegawai KPK telah berfungsi sebagai ‘pressure group’ terhadap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya. Bahkan WP KPK menghimpun kelompok masyarakat untuk ‘melawan’ negara,” singgung Asep.

Asep kemudian menyinggung soal aksi pegawai KPK yang gencar menyuarakan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Asep menilai, sikap pegawai KPK yang langsung menyuarakan pendapatnya ke muka publik itu bertentangan dengan aturan yang ada.

Selain PP 63/2005, menurut dia, aksi itu juga bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Selain itu, Asep menilai, kritik dari WP  KPK dan sejumlah LSM tak didasari kajian mendalam soal revisi UU KPK.

“Penolakan sekelompok masyarakat terhadap perubahan UU KPK tidak dilengkapi dengan data dan fakta hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan karena hanya mengandalkan opini dan prasangka buruk publik semata-mata,” ujar dia.

“Tak ada pilihan lain, segera bubarkan WP KPK. Mereka itu hanya sebagai corong para pimpinan, terutama soal revisi UU KPK,” tandas Asep.

Advertisement

Populer