Connect with us

Kolom

Menyudahi Pemilu Tegang yang Tak Tenang

Drs. SETYA NOVANTO, Ak.

Published

on

Drs. Setya Novanto, Ak. (Gambar ilustrasi/Net)

Pilpres dan Pileg telah usai, tetapi gimmick soal kontestasi politik terus menyemai. Setiap warga menampilkan histeria: betapa terlihat sukacita melalui postingan jari bertinta, tetapi di saat yang sama, kemelut dan percekcokan di ruang publik terus tersulut.

Demokrasi, tentu saja, adalah trayek politik gagasan tidak sekadar untuk menghitung siapa menang siapa lawan, tetapi arena untuk menuntun kita pada bios, yakni tatanan hidup baik untuk kemakmuran seutuhnya.

Syahdan, dalam arus besar Pemilu itu, istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ menjadi 2 perbendaharaan kata yang paling populer, bahkan hingga kini. Keduanya, bila dicermati, bukan sekadar memiliki konotasi kepada perkumpulan pendukung Jokowi dan Prabowo, tetapi seolah telah menihilkan sebuah keadaban bangsa. Apalagi, persebaran konten agitasi dan provokasi di media sosial lebih banyak berkutat pada pertengakran antara keduanya. Sayang sekali.

Saya melihat, selama hampir 2 tahun terakhir, bangsa seolah mengalami kecemasan, disorder, anomie, ketidberdayaan, ketidakpastian, kehampaan, yang ditimbulkan akibat pilihan politik. Rasa kemanusiaan seolah ditanggalkan demi kepuasan hasrat dukungan.

Bahkan, di media sosial, nyaris tak ada petuah elite yang bernilai, semua tendensius; alih-alih merekatkan, yang timbul justru memisah. Meski tak seluruhnya, tetapi hal itu cukup memantik kekhawatiran: Indonesia berada di nadir saling curiga.

Energi saling curiga terus bersemi hingga kini. Bayangkan, pasca Pemilu 17 April lalu, masyarakat justru makin kelihatan terpecah. Alih-alih berpikir tentang rekonsiliasi, justru yang keluar ke permukaan adalah saling cemooh dan caci maki. Sementara, kita tahu, ‘elite atas’ terus memunculkan polemik baru yang membuat masyatakat arus bawah bergesekan tak menentu. Kebhinekaan telah dilipat. Entah apa yang tersisa dari Pemilu, selain saling curiga.

Tak ayal, Pemilu 2019 tidak sekadar menghabiskan biaya negara begitu besarnya hingga 25 triliun, tetapi juga menguras energi dan nyawa warga negara. Tetapi, lima menit di bilik suara itulah satu-satunya ruang untuk menentukan daulat rakyat. Masyarakat berhak menentukan kemana suara politiknya akan dilabuh.

Pasalnya, pasca lima menit itu, rakyat bawah seperti pasrah: siapapun presidennya, siapapun DPRnya, garis kehidupan grass root tak signifikan berubah. Bahkan kadang, 2.570.395 menit setelahnya hanya digunakan oleh elite politik untuk memperkaya diri dan kroni. Lalu, apa yang bisa kita tenun dari Pemilu?

Bagaimanapun, Republik dibangun dengan dasar untuk melindungi setiap warga negara. Karena itu, Pemilu mesti menjadi ‘katalisator’ untuk meruntuhkan kekerasan identitas: bahwa Indonesia tidak dirancang untuk hanya mengayomi minoritas atau sebaliknya.

Perpecahan, disintegrasi antar warga, dan permusuhan telah banyak terjadi, terutama karena urusan dukungan politik. Orang-orang bilang, itu konsekuensi dari Pemilu. Bila memang iya, Pemilu (yakni penyelenggara dan aparat negara) mesti punya obat penyembuh atas kronik ketidakberadaban itu. Tapi apa?

Kaum cerdik bahkan gagal menjadi pendingin suasana. Analisa ilmiah sengaja dibuat untuk saling menghujat. Sementara, kita tahu, publik un well educated gamang hendak ikut yang mana. Semua serba sengkarut. Pijakan moril masyarakat arus bawah terpaksa hilang karena elite atas merusaknya.

Karena Pemilu, misalnya, masyarakat bawah –yang notabene secara demografis bersinggungan dengan hal keras sejak dulu– bisa saling bunuh, kuburan dipindah, boikot sekolah, dan hal nahas lainnya. Pilihan politik telah memangkas batas keadaban masyarakat. Mestinya, elite atas, penyelanggata Pemilu, mampu mendiagnosa potensi hal-hal semacam itu, sehingga sejak awal mereka merancang obat mujarab untuk menyembuhkannya. Tetapi nihil.

Bagi saya, kecamuk masyarakat arus bawah tidak bisa diredam hanya dengan kalimat bijak penuh hikmah. Harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk merangkul, rekonsiliasi. Untuk mengendurkan emosi seorang pemarah tidak cukup hanya dengan nasihat, tapi pertemukan mereka, dinginkan hati dan kepalanya, hingga keduanya terburu-buru untuk saling memohon maaf.

James Brook dalam Resisting the Virtual Life menandai bahwa pola komunikasi dalam jaringan atau virtual selalu bersifat destruktif. Dan memang hipotesis James terbukti. Betapa banyak kekerasan virtual menyelimuti suasana Pemilu kita.

Temuan berita fitnah dan hoaks selama April ini, sekira 23 persen berkaitan dengan tema politik dan pencapresan. Pemerintah mungkin bisa mengantisipasi laju kanal media sosial yang penuh provokasi dengan jerat hukum dan pemblokiran konten. Karena itu, dalam catatan pemerintah, sejak Januari 2019, sudah ada sekira 6 ribu situs yang diblokir.

Meski demikian, disintegrasi masyarakat arus bawah tidak bisa diantisipasi dengan model yang sama. Tokoh masyarakat, kalangan kiai-ulama, dan elite politik lokal mesti menjadi penggerak untuk memupus permusuhan. Sebagai pesta, demokrasi hari ini telah kehilangan substansinya. Bangsa mulai kehilangan kegembiraan, tergantikan dengan kekalutan; warga seolah hidup tanpa kebahagaian karena debar-debar kesengsaraan. Begitulah tragedi demokrasi yang mesti segera kita sudahi.

Advertisement

Populer