Menyinggung Soal Natuna, PD Teringat Sikap SBY Pertahankan Ambalat: Tak Ada Kompromi

2 min read

Jakarta, JARRAK.ID — Polemik Natuna Partai Demokrat membandingkan  kasus blok Ambalat yang merupakan perbatasan RI dan Malaysia di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, SBY disebut sangat tegas dan tak ada kompromi terhadap masalah kedaulatan negara.

“Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya, di mana pada saat itu Pak SBY sangat tegas ya bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi, maka mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI,” kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Syarief menegaskan pihaknya mendukung penuh pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap China yang mengklaim wilayah Natuna. Syarief pun mencontohkan langkah SBY saat menangani persoalan Ambalat dengan terjun langsung ke lokasi yang menjadi sengketa.

“Ternyata Pak SBY berhasil, bahkan Pak SBY dulu pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia, waktu itu “kalau mau perang, ayo perang”, pada saat itu. Tapi respons Malaysia pada saat itu dan kita juga ingin supaya menyelesaikan memulai diplomatik,” kata Syarief.

“Kali ini saya pikir penyelesaian itu tentang pelanggaran itu harus direspons oleh China. Bagaimanapun juga jadi saya memberikan penghargaan dan respect sekali kepada pemerintah Indonesia di dalam menjaga kedaulatan RI,” sambungnya.

Syarief juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya tegas soal Natuna. Ia pun meminta Menko Polhukam Mahfud Md dan Menhan Prabowo Subianto mendukung sikap presiden Jokowi.

“Jadi harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. Kalau ada implikasinya terhadap ekonomi, ya itu risiko daripada menjaga kedaulatan itu. Toh China-nya merupakan investor ketiga di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia, sangat membutuhkan Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia,” sebut Syarief.

Selain itu, menurut Syarief, diperlukan keterlibatan Mahkamah Internasional dalam permasalahan Natuna. Pasalnya, China dinilainya sering tidak menaati kesepakatan terkait batas-batas laut dengan negara lain.

“Jadi saya pikir perlu juga untuk dibuka diplomasi ke sana (Mahkamah Internasional), sebagai penjajakan untuk memperkuat. Karena sekali lagi, China itu kan kelihatannya sekalipun kasus Filipina, dengan Filipina, Filipina kan sudah menang, tapi kadang-kadang juga masih tidak ditaati,” tutur Syarief.

“Jadi sekali lagi memang China ini di Laut China Selatan itu yang menjadi persoalan bersama antar negara-negara yang terlibat, China, Vietnam, Malaysia dan sekarang Indonesia,” lanjut dia.

Syarief juga menghargai kekompakan pemerintah dalam menangani persoalan Natuna. Ia pun setuju jika masalah Natuna ditangani secara tegas dan tanpa kompromi.

“Jadi harus betul-betul kita hargai pemerintah sekarang sudah kompak. Sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus kompak, kita harus tegas, dan tidak ada kompromi. Pak Menko Polhukam juga sudah menyatakan diplomasi itu bukan berarti negosiasi. Jadi saya pikir itu bagus, diplomasi itu bukan berarti negosiasi,” pungkasnya.(Gebe’es)