Connect with us

Politik

Menkum HAM Ogah Teken Aturan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

JARRAK.ID

Published

on

Menkum HAM, Yasonna Laoly (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikeras memperjuangkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor maju menjadi caleg pada Pileg 2019 mendatang.

Kendati demikian, Menkum HAM, Yasonna Laoly menegaskan dirinya tidak akan pernah menandatangani peraturan tersebut. Yasonna menegaskan jika aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

“Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU,” kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (04/06/2018).

Menurut Yasonna, KPU tidak punya kewenangan dalam menghilangkan atau mencabut hak politik warga negara. Sekalipun niatnya baik, Yasonna meminta KPU merumuskan aturan yang tidak melanggar UU.

“Bahwa tujuannya baik kita sepakat tentang itu, tapi cari lah jalan lain dengan tidak menabrak UU. Karena itu bukan kewenangan PKPU. Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU,” jelasnya.

“Yang dapat melakukan itu adalah UU, keputusan hakim, itu saja,” imbuh Yasonna.

Yasonna sebelumnya sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap ide larangan eks koruptor untuk menjadi caleg. Namun KPU tetap ngotot memperjuangkan draft Peraturan KPU itu supaya disetujui Yasonna.

“Senin, (11/06/2018), kita kasih drafnya ke Kementerian Hukum dan HAM,” kata komisioner KPU Ilham Saputra, Minggu, (03/06/2018).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer