Mendikbud Keluarkan Aturan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bisa Dicicil

4 min read

Jakarta, Jarrak.id | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan aturan terkait uang kuliah tunggal (UKT). Sementara Kemenag juga sudah mengeluarkan panduan pembelajaran di pesantren. Aturan-aturan ini diklaim bisa membantu dalam keberlangsungan pembelajaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kemarin (19/6) memberikan keterangan bahwa pihaknya telah mendengar keluhan mahasiswa dan rektor di Indonesia. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya membuat kerugian dari segi kesehatan. Namun, juga perekonomian. Sehingga ada beberapa mahasiswa yang merasa kesulitan membayarkan uang kuliahnya. “Pendidikan ini nomor satu. Jika tidak bisa melanjutkan kuliah lantaran biaya nanti akan mempengaruhi kualitas masa depannya,” ujarnya.

Kemendikbud kemarin mengeluarkan regulasi terkait UKT, yakni Permendikbud 25 Tahun 2020. Nadiem menjelaskan bahwa dalam kebijakan tersebut, masing-masing universitas boleh memberikan penyesuaian UKT kepada mahasiswanya. Terutama, bagi yang terdampak Covid-19 sehingga mengalami kesulitan finansial.

Aturan tersebut juga tidak mewajibkan mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil beban studi sama sekali. Contohnya, mereka yang menunggu wisuda. Bagi mahasiswa di akhir kuliah yang mengambi kurang dari 6 SKS, paling tinggi membayar 50 persen UKT. Rektor atau pemimpin perguruan tinggi yang berwenang memberikan keringanan UKT atau memberlakukan UKT baru.

Ada beberapa jenis keringanan bagi mahasiswa yang kuliahnya terdampak Covid-19. Pertama adalah cicilan UKT dengan cara mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga dan pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Selanjutnya adalah mahasiswa bisa melakukan penundaan pembayaran UKT dengan tanggal pembayarannya disesuaikkan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Ketiga, mahasiswa bisa membayar UKT dengan meminta menurunkan biaya yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonominya.

Keempat adalah mahasiwa boleh mengajukan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terakhir, mahasiswa boleh mengajukan bantuan dana untuk jaringan internert dan pulsa tapi ini berdasar pertimbangan perguruan tinggi negeri (PTN).

Dimana selain itu, Nadiem juga berencana menambah jumlah penerima bantuan. Ada tambahan 410 ribu mahasiswa dan didominasi mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Dia pun akan menyisihkan Rp 1 triliun untuk perguruan tinggi swasta.

”Kami merasa kalau bahwa banyak sekali mahasiswa dan universitas swasta yang sebenarnya sangat rentan bisa tidak lulus atau tidak mampu membayar UKT mereka, dan akhirnya harus keluar dari sekolah,” sambungnya. Begitu juga perguruan tinggi swasta yang bergantung pada uang kuliah dari mahasiswanya.

Disisi lain panduan Belajar di Pesantren, Kemenag sudah mengeluarkan panduan pembelajaran di pesantren. Di dalam pandian tersebut, Kemenag tidak mengaju wilayah atau zona kasus Covid-19. Plt Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin menuturkan zona yang dipakai untuk panduan pembelajaran di pesantren tidak berbasis kabupaten atau kota.

”Tetapi (zona Covid-19, red) lingkungan pesantren,” katanya, kemarin (19/6). Dengan demikian, status kabupaten yang merah, orange, kuning, atau hijau, tidak pengaruh dengan operasional pesantren di tengah pandemi. Namun, Kamaruddin menegaskan pembukaan kembali pesantren harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Izin itu harus mengatakan bahwa lingkungan pesantren aman dari Covid-19.

Perlu nya Kemenag menentukan empat ketentuan utama dalam pembelajaran di pesantren di tengah pandemik. Selain harus mendapatkan surat izin dari pemda setempat, pesantren harus membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Kemudian, pesantren harus memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan. Lalu pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik atau santri harus dalam kondisi sehat. Ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Perlu diketahui bahwa Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (asosiasi pesantren Nahdlatul Ulama) Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik panduan pesantren yang dikeluarkan Kemenag. Dia menjelaskan panduan itu sudah ditunggu-tunggu oleh pesantren. Apalagi panduan atau pedoman untuk pendidikan umum sudah keluar.

“Walaupun terkesan terlalu longgar, pedoman Kemenag berusaha menampung dan memperhatikan aspirasi banyak pesantren yang berbeda-beda,” katanya. Kondisi pesantren dari yang ingin aktif kembali maupun yang memilih menunda pembelajaran tatap muka dahulu.

Dimana ia juga menyoroti ketentuan dibukanya pembelajaran di pesantren harus ada izin aktif atau tidak aktif kepada gugus tugas atau pemda. Pada daerah yang tidak banyak populasi pesantren, dia khawatir jadi masalah. Sebab, dikhawatirkan pemdanya tidak proaktif terhadap pesantren.

“RMI berharap pemerintah tidak berhenti pada penerbitan panduan saja,” katanya. Dia menjelaskan pelaksanaan protokol kesehatan oleh pesantren perlu dikawal oleh Kemenag dan Kemenkes secara terus menerus. Supaya bisa menghindarkan pesantren menjadi klaster baru penularan Covid-19. Dia menyadari bahwa kondisi atau kesiapan pesantren bermacam-macam. Ada yang sangat siap melakukan protokol kesehatan. Tetapi juga ada yang sebaliknya.

Aturan protokol atau ketentuan pembelajaran di pesantren di tengah wabah Covid-19 sebelumnya disampaikan Menag Fachrul Razi di DPR Kamis (18/6) malam. Dia membagi pesantren menjadi tiga kelopok. Yakni, pesantren yang selama ini menjalankan pembelajaran tanpa libur atau memulangkan santrinya dan pesantren yang telah memulai pembelajaran.

Selanjutnya pesantren yang meliburkan santri dan berencana menerima santri kembali. Lalu, kelompok pesantren yang memulangkan santri dan belum berencana menerima santri kembali. Pesantren kelompok ini menunggu kondisi wabah benar-benar aman.

Dimana untuk pesantren yang tidak pernah libur dan sudah menjalankan pembelajaran tatap muka, diminta untuk koordinasi dengan pemda atau gugus tugas daerah setempat untuk memeriksa kondisi kesehatan santri. Jika ditemukan santri atau warga pesantren lain yang tidak sehat, segera diambil langkah pengamanan sesuai prosedur kesehatan.

Bagi pesantren yang akan menerima santri atau memulai pembelajaran tatap muka, harus dipastikan bahwa asrama atau lingkungan pesantren aman dari Covid-19. Pengamanan ini bisa dilakukan melalui koordinasi dengan pemda atau gugus tugas daerah masing-masing.

Apabila ketentuan aman dari Covid-19 dan protokol kesehatan tidak terpenuhi, maka pesantren atau pendidikan keagamaan tersebut tidak dapat menjalankan pembelajaran tatap muka. “(Jadi wajib, red) Mendapatkan surat keterangan bebas Covid-19 dari gugus tugas atau pemda,” lanjut Kamaruddin.

Kemenag lantas mengatur ketentuan bagi pesantren yang belum menjalankan pembelajaran tatap muka. Diantaranya pimpinan pesantren mengupayakan seoptimal mungkin pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis online. Kemudian memberi petunjuk kepada santri yang berada di rumah untuk menjaga kesehatan dan menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutukan saat pembelajaran tatap muka dimulai kembali.

Editor: GR/L89