Connect with us

Kolom

Mencerdaskan Pikiran Publik: Usaha Hati-Hati Membaca Polemik RKUHP-UU KPK

Bak rumput kering, dua tuntutan utama itu (menolak RKUHP dan UU KPK) seolah menjadi percikan api. Mahasiswa dari Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya, Purwokerto, Bali, dan daerah lain berduyun membawa leflet, berteriak ‘Mosi Tak Percaya DPR’, dari ruas jalan melalui longmarch. Sebagai usaha demi menolak, apa yang diistilahkan Jean Baudrillard, silent majority, tentu semuanya boleh diapresiasi. Namun, blia demonstrasi hanya sebatas ‘kepongahan intelektual’, tentu aspirasi hanya akan menjadi anarkhi.

ASIP IRAMA

Published

on

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I), Asep Irama (Doc. ISTIMEWA)

Sebagai kanal untuk menyalurkan aspirasi, demonstrasi tentu memiliki nilai urgensi. Apalagi, sebagaimana mafhum, konstitusi menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi. Namun demikian, aksi tak harus anarkhi. Protes, bagaimanapun, mesti disalurkan melalui bentuknya yang paling masuk akal dan taat hukum.

Mahasiswa dan demonstrasi rupanya mulai menyeruak akhir-akhir ini. Dengan mengusung sejumlah isu, ribuan mahasiswa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa bergiliran dengan tuntutan yang seragam: menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP), menolak pengesahan hasil revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan sejumlah rancangan perundangan lainnya.

Bak rumput kering, dua tuntutan utama itu (menolak RKUHP dan UU KPK) seolah menjadi percikan api. Mahasiswa dari Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya, Purwokerto, Bali, dan daerah lain berduyun membawa leflet, berteriak ‘Mosi Tak Percaya DPR’, dari ruas jalan melalui longmarch. Sebagai usaha demi menolak, apa yang diistilahkan Jean Baudrillard, silent majority, tentu semuanya boleh diapresiasi. Namun, blia demonstrasi hanya sebatas ‘kepongahan intelektual’, tentu aspirasi hanya akan menjadi anarkhi.

Rancangan kajian dan sikap yang dituliskan -dan kemudian disebar ke setiap massa aksi- terlihat ‘miskin’ dan kurang komprehensif. Padahal, pembacaan isu strategik menjadi instrumen nomor wahid untuk menguatkan sikap: menolak atau tidak. Bila demonstrasi hanya untuk poto selfi demi meramaikan tagar di media sosial, maka usaha ini tak lebih sekadar ‘banalitas’. Apalagi, demonstrasi karena dasar ikut-ikutan dan seru-seruan.

Polemik RKUHP

Mari kita bidik satu per satu isu yang membuat gelombang massa berteriak dimana-mana. Soal RKUHP, misalnya. Harus diakui, rencangan perundangan ini memang menjadi polemik publik bahkan berkesan kontroversial. Dari 628 pasal, ada belasan pasal yang dianggap kontroversial dan tidak mengakomodir kepentingan publik. Meski demikian, apakah RKUHP yang telah dibahas, dikaji, dan disusun selama lebih 50 tahun dari 1982 harus ditolak total hingga ditangguhkan entah dalam tenggat waktu berapa lama lagi?

Selama ini, kita mendamba untuk terbebas dari emebl-embel koloni, termasuk soal hukum dan perundangan. Kita hendak punya KUHP buatan sendiri. Pasalnya, andaipun mahasiswa paham, KUHP yang berlaku saat ini hanyalah terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch-Indie (WvS) yang dibawa pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia untuk proses unifikasi hukum sejak tahun 1918. Bahkan, menurut Prof J.E. Sahetapy, sebagaimana dikutip Petrus R. Sianturi, hingga sekarang pun, dari tiga terjemahan yang beredar, belum ada yang secara tegas dinyatakan sebagai terjemahan yang resmi. Amburadulnya sejarah KUHP memang mengharuskan Indonesia memiliki KUHP buatan sendiri.

Perancangan KUHP milik Indonesia ini bukan tanpa tantangan. Sampai hari ini, RKUHP masih terus intensif dibahas. Perbedaan prinsip atau bahkan beda interpretasi asas dan teori dalam penyusunan RUU ini bukan hadir sekali dua kali. Apalagi, seperti disebut Petrus, selama kurun waktu lebih dari setengah abad itu, sistem hukum pidana di dunia mengalami banyak perkembangan. Begitu pula, semangat pemidanaan hari ini mulai mengalami pergeseran paradigma: dari paradigma retributif ke rehabilitatif.

Sebagai bangunan hukum bernegara, RKUHP terus menuai kritik, tidak hanya hari ini. Bahkan, untuk draf terakhir yang sekarang jadi polemik, setidaknya masih ada beberapa silang pendapat. Pengaturan tindak pidana kesusilaan seperti zina, kumpul kebo, percabulan, dan pelecehan, misalnya, terus menjadi perdebatan publik. Porsi yang sama juga berkaitan dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan tindak pidana makar.

Namun begitu, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP dengan terlebih dahulu mengakomodir suara protes masyarakat. Presiden juga berharap KUHP ini bisa disahkan oleh DPR periode depan mengingat masa jabatan periode ini terbatas.

Artinya secara sosiologis, Presiden mendengarkan gejolak publik soal pembaharuan hukum pidana ini demi melakukan reorientasi yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat.

KUHP yang dipakai hari ini tentu memiliki mental ‘inlander’ sebagai terjemahan dari WvS, dengan sejumlah pasal-pasal yang memang dibuat untuk menguntungkan pemerintah kolonial saat itu. Karena itu, RKUHP mestinya dilihat bukan hanya untuk mengganti KUHP lama, tetapi sebagai bentuk kehadiran negara dalam konteks pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional. Tentu saja, pembaruan sistem hukum pidana nasional yang ‘asli Indonesia’ ini harus berorientasi nilai, dan melalui asas keterbukaan, sehingga publik bisa menilainya.

UU KPK dan Protes yang Konstitutif

Keberatan UU KPK Baru yang terus disampaikan, bahkan dalam demonstrasi mahasiswa, berkisar pada soal pembentukan Dewan Pengawas, penyadapan dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan Wadah Pegawai KPK. Poin tersebut disebut melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Bila mau jujur, Sejak awal, dari aspek kelembagaan, KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi. Fungsi koordinasi dan supervisi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan tak pernah digubris. Mereka lalu menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.

Dewan Pengawas di tubuh lembaga negara adalah sesuatu yang wajar. Secara teoritis dalam negara demokratis, bentuk auxiliary state body seperti KPK, disyaratkan ada badan pengawas yang independen, MA dengan KY, Polri dengan Kompolnas, Kejaksaan dengan Komjak.

Soal dewan pengawas, misalnya. Pansus Hak Angket DPR telah merekomendasikan KPK untuk membentuk lembaga pengawas independen, setahun yang lalu. Pengawasan internal yang dilakukan KPK dianggap kurang tepat karena berada di bawah Deputi. Alhasil, pengawasan internal akan menjadi subordinat. Rekomendasi ini muncul usai Pansus menemukan sejumlah masalah dalam kelembagaan KPK.

Sementara itu, penyadapan yang dilakukan KPK memang mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Selama ini dalam praktiknya, KPK menggunakan kewenangan penyadapan diduga bukan murni demi penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi, melainkan masalah pribadi yang berkaitan dengan pihak yang sedang disadap KPK. Sehingga penyadapan KPK harus diperbaiki mekanismenya agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, termasuk mempertimbangan prinsip Hak Asasi Manusia.

Begitu juga, SP3 bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan bisa diterapkan dalam kondisi yang limitatif dan eksepsional. Seorang ditetapkan tersangka saat proses penyidikan dan kemudian menderita sakit yang secara medis dinyatakan Unfit to Stand Trial secara permanen (tidak layak diajukan ke pengadilan), maka orang tersebut harus dihentikan penyidikannya. Atau mereka yang diputus tidak bersalah oleh pengadilan karena KPK tidak bisa membuktikan dugaan pidana korupsi.

Bayangkan, perkara dugaan korupsi seperti eks Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo misalnya yang dalam Praperadilan tidak terbukti melakukan perbuatan kasus dugaan korupsi sebagaimana dituduhkan KPK dan mencabut penetapan tersangka, tapi status Hadi Poernomo di KPK tetap menjadi tersangka karena KPK tidak memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Miris, seseorang sampai akhir hayatnya harus rela menyandang status tersangka karena kelalalain KPK.

Bahkan, pengembalian keuangan negara dari kasus korupsi yang ditangani KPK juga kecil, kalah dari institusi Polri dan Kejaksaan. Sejak 2009 hingga 2014, KPK tidak melaksanakan tugas pengembalian keuangan negara maksimal, hanya Rp 722 miliar kerugian negara yang dapat dikembalikan KPK selama rentang waktu itu. Angka itu jauh lebih kecil dari kepolisian sebesar Rp 3 Triliun dan Kejaksaan sebesar Rp 6 Triliun. Sehingga revisi UU KPK sudah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis dan alasan komparatif.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan esksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan.

Bahkan, dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK samasekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Hal ini diperkuat dengan temuan Pansus Hak Anget KPK di DPR yang mendapatkan bebagai praktek tekanan, ancaman, bujukan dan janji-janji. Bahkan juga didapatkan kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa.

Pencabutan BAP di persidangan termasuk juga kesaksian palsu yang direkayasa adalah segelintir dari dosa-dosa KPK dalam 17 tahun melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi ingat, UU Baru KPK spiritnya adalah evaluasi dan koreksi sehingga KPK bisa lebih baik dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi demi selain sebagai penguatan kelembagaan.

Selanjutnya soal polemik Wadah Pegawai KPK (WP KPK). WP KPK, disadari atau tidak, menyimpang dari tujuan pembentukannya berdasarkan PP Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. PP tersebut memberikan kewenangan kepada wadah pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan KPK melalui dewan pertimbangan pegawai KPK.

Dalam praktiknya, wadah pegawai KPK telah berfungsi sebagai ‘pressure group’ terhadap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya. Bahkan WP KPK menghimpun kelompok masyarakat untuk ‘melawan’ negara. Overlapping kewenangan tersebut menjadi salah satu alasan kenapa WP KPK mesti dirapikan.

Tindakan WP KPK yang secara terbuka menyuarakan pendapatnya ke muka publik itu bertentangan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Meski begitu, bila alasan akademik ini belum juga diterima, mestinya mahasiswa menyalurkan energinya untuk mengumpulkan kajian akademik soal UU KPK dengan uji materi (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi, daripada melalui demonstrasi (yang kadang) anarki, bahkan tak jarang merusak fasilitas publik. Meminta Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) rasanya kurang etik dan tak masuk akal.

Berdasarkan Pasa 22 Ayat 1 UUD 1945 junto Pasal 1 anga 4 Undang-Undang No. 12 tahn 2011, penetapan Perppu hanya bisa dilakukan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Secara yuridis formil, istilah ‘kegentingan yang memaksa’ bisa dimaknai sebagai: (1) kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum; (2) ada kekosongan hukum dan undang-undang tidak memadai; (3) kepastian kekosongan hukum karena mendesak. Namun, tiga indikator tersebut tidak terbukti untuk mendesak Presiden menetapkan Perppu mencabut UU KPK.

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I); Alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta.

Advertisement

Populer