Melawan Lupa, Jejak Korupsi Ketok Palu APBD Sumut Mulai Pudar “KEADILAN”

2 min read

Sumut, Jarrak.id | Tiga tahun sudah sejak Pengadilan Negeri (PN) Medan memutus perkara Nomor: 104/PID.SUS-TPK/2016/PN Medan, atas terdakwa mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho bersalah dalam kasus korupsi suap pengesahan APBD Sumut TA 2013 senilai Rp8,7 Triliun. Kini, rangkaian jejak kasus itu mulai pudar.

Untuk diketahui, mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho dijerat dengan pasal 5 (1), Undang-Undang (UU) Nomor 31, tahun 1999 Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 pasal 64 (1) KUHP.

Dalam putusan tersebut sejumlah nama dan peranannya masing-masing disebutkan, yakni Nurdin Lubis (Sekda) berperan untuk mengumpulkan uang dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumut lalu memerintahkan Baharuddin Siagian dan Randiman Tarigan untuk mengurus (menampung) uang dari SKPD.

Kemudian, Hasban Ritonga penerus kebijakan dari Sekda sebelumnya (Nurdin Lubis), Baharuddin Siagian (Kabiro Keuangan) berperan untuk mengumpulkan uang dari SKPD secara langsung dan turut serta mendistribusikannya kepada anggota DPRD Sumut, melalui Alinafiah dan Randiman Tarigan.

Randiman Tarigan berperan sebagai eksekutor (Distribusi uang) sekaligus mencari pinjaman uang dari pihak ketiga senilai Rp1,5 miliar. Setelah mendistribusikan uang yang berhasil dijaring Randiman dan Baharuddin kemudian melapor kepada Gubsu dan membuat catatan/list penerima uang tersebut.

Alinafiah berperan sebagai pembagi uang kepada anggota DPRD Sumut. Lalu, Ahmad Fuad Lubis berperan sebagai distributor sekaligus penjaring uang dari SKPD sesuai dengan arahan dari Sekda Provinsi Sumut.

Kemudian, M Fitrius berperan sebagai peserta bagi uang kepada anggota DPRD Sumut sekaligus peserta rapat. Terakhir, Pandapotan Siregar berperan sebagai salah satu tim pencari pinjaman untuk didistribusikan kepada anggota DPRD Sumut.

Dalam putusan itu, juga disebut adanya pengembangan dalam jual beli jabatan SKPD di jajaran Provinsi Sumut. Namun, kini kasus itu mulai redup. Pasalnya, sejumlah nama yang disebut dalam persidangan itu masih bebas.
Sementara itu, Randiman Tarigan saat dikonfirmasi KEADILAN mengatakan dirinya tidak mengerti dengan kasus itu dan tidak pernah terlibat.

“Aku tidak tau itu, tanya sama hakimnya,” kata Randiman denga nada tinggi.

Terpisah, pengamat dari Pusat Studi Hukum dan Pembaruan (Pushpa), Muslim Muis mengatakan, para terdakwa atau yang sudah narapidana (Napi) dalam kasus itu semestinya meminta kepada penegak hukum untuk segera menyeret nama-nama yang disebutkan dalam persidangan.

“Kita bicara azas keadilan dan kepatutan hukum. Jangan hanya segelintir orang saja yang diadili, tetapi sejumlah nama lain yang turut serta dalam kasus itu juga harus diadili. Jika tidak, berarti equality before the law itu tidak ada,” kata Muslim.

Ini, sambung dia, seperti mengingatkan kita pada sejarah kelam masa lalu. Dimana uang rakyat pada saat itu habis mereka (pelaku) bagi-bagi. Ironisnya, selain habis dibagi-bagi, rakyat juga dipaksa harus membayar utang kepada pihak ke tiga.

“Ini ironis, sudah uang kas dikuras habis, rakyat juga dipaksa berhutang pada pihak ketiga. Karena itu, semua orang yang disebut dalam persidangan itu harus diseret ke meja hijau, tanpa kecuali. Rakyat tidak lupa itu,”pungkasnya.
Frans Marbun.

Editor: GR

Sumber: Keadilan.id