Connect with us

Politik

Massa HMI Geruduk DPRD Minta Jokowi Mundur

ZAWAIDUL ANAM

Published

on

Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD pamekasan, Jawa Timur (Doc. JARRAK)

PAMEKASAN – JARRAK.ID – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa protes terhadap rezim pemerintahan Jokowi-JK makin mencuat, salah satunya di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Sejumlah mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD setempat, Selasa (18/9/2018).

Massa aksi mendesak DPRD agar Jokowi-JK hengkang dari kursi kepresidenan. Pasalnya, pemerintahan hari ini dinilai tidak mampu menuntaskan berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Massa protes juga membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman serta peringatan, salah satunya berbunyi ‘Rapor Mirah Untuk Jokowi-JK”. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan.

Tuntutan tersebut yaitu stabilkan prekonomian Indonesia atas melemahnya nilai tukar rupian terhadap dolar, tingginya impor, serta naiknya harga BBM. Kemudian, mencabut surat edaran Menteri Agama mengenai pengunaan pengeras suara di masjid dan musolla. Selanjutnya, tegakkan supremasi hukum, dan terakhir menggugat kebijakan terkait TKA di Indonesia.

“Kami mengutuk kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini makin ngelantur. Rakyat harus berdaulat dan rakyat harus sejahtera, dan kami tidak mau rakyat terus-terusan jadi korban kebobrokan rezim ini,” ungkap Atiqurrohman, korlap aksi.

Ia menjelaskan, ada yang lebih memalukan lagi dari pemerintah hari ini, yaitu mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunan.

“Saya menilai kebijakan itu semua sudah mencidrai harga diri bangsa, sehingga bangsa ini nampak kehilangan kedaulatanya, maka dari itu saya seru kan turunkan Jokowi-JK,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Pamekasan, Ahmad Hokim, menyampikan, aksi ini adalah aksi damai. Karena itu, pihaknya minta DPRD untuk mendukung aksi ini dengan mendatangani surat perjanjian terkait beberapa tuntutannya.

“Aksi ini murni atas dasar kepentingan rakyat kami tidak  tidak mau ada oknum yang menunggangi,” katanya.

Baca Juga:  Peringatan KPK Melalui OTT Kepala Daerah

Berita Populer