Connect with us

Politik

Marak Pelarangan Aksi #2019GantiPresiden, Gerindra: Jokowi Tidak Demokratis

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Partai Gerindra menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak demokratis. Demikian disampaikan Gerindra menyusul pelarangan aksi #2019GantiPresiden di beberapa daerah, seperti Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur.

“Dengan cara-cara seperti ini tentu, kami merasakan hal yang tidak demokratis. Biarkan masyarakat menilai, masyarakat kan sudah cerdas,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Senin malam, (27/08/2018).

Menurut Andre, pelarangan itu menunjukkan kepanikan pemerintah menjelang Pilpres 2019. Andre juga menyebut, pelarangan aksi #2019GantiPresiden memperlihatkan pemerintah tidak mampu menunaikan nilai-nilai demokrasi.

“Intinya gini, ini menunjukkan kepanikan kubu sebelah, tidak mampu berdemokrasi. Kan sederhana, kalau misalnya enggak sepakat, ya bikin gerakan lagi dong. Ini aspirasi,” ujarnya.

Andre juga menyindir Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang tak paham dengan gerakan #2019GantiPresiden yang semakin masif. Andre meminta Hasto bisa membedakan aspirasi dari masyarakat mengenai pemimpin baru.

“Yang perlu dipahami oleh Hasto, kalau Jokowi dua periode deklarasi di mana-mana itu boleh, tapi kalau 2019 ganti presiden kata Hasto dan kawan-kawan itu kampanye di luar jadwal,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasto mendukung tindakan polisi memulangkan aktivis Neno Warisman dari Pekanbaru, Riau. Menurut Hasto langkah polisi sudah tepat guna menghindari bentrokan horizontal.

“Suatu hal yang tepat dan toh dialog kita lakukan. Sekali lagi, kita punya referensi yang baik ketika pemerintah yang otoriter membungkam gerakan-gerakan pro demokrasi,” kata Hasto di posko Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin.

Hasto menilai, gerakan #2019GantiPresiden inskonstitusional karena cenderung mengarah pada upaya mengganti presiden terpilih pada pemilu sebelumnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kata dia, masa jabatan presiden terpilih adalah lima tahun. Oleh karena itu, jika ada upaya mengganti presiden sebelum waktunya dapat diartikan bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.

Baca Juga:  Ternyata Ini Alasan Kemenag Tidak Masukkan Ustad Somad dalam Daftar 200 Penceramah

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer