Connect with us

Daerah

Marak Kasus Dugaan Pungli Prona, Inspektorat Sumenep Bungkam

ZAWAIDUL ANAM

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

SUMENEP – JARRAK.ID – Program sertifikat tanah yang digencarkan pemerintah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Badan Pertanahan Nasional (BPN), bagi masyarakat kurang mampu di sejumlah desa di Kecamatan Bluto, Sumenep, Jawa Timur diduga diwarnai aksi pungutan liar (pungli).

Sekertaris Gempur, Amir mengatakan dugaan pungli pengurusan sertifikat Prona bukan dilakukan oknum BPN, melainkan aparat pemerintah desa. Kata Amir, oknum pemerintah desa sengaja memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, dengan dalih biaya penerbitan administrasi penunjuk batas dan lain-lain .

Padahal menurut Amir, penunjukan batas dan pengukuran awal bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah.

“Karena masyarakat tidak tahu, sehingga dijadikan peluang oknum desa yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan melebihi ketentuan. Sebenarnya, biaya yang dikenakan pada Prona hanya materai untuk administrasi, paling-paling hanya Rp60 ribu,” kata Amir kepada Jarrak.id, Jumat malam, (21/09/18).

Berdasarkan temuan di lapangan dan laporan sejumlah warga, baik di Desa Kapedi, Pakandangan Barat dan Pakandangan Sanhrah, biaya yang dibebankan kepada masyarakat berkisar antara Rp350 ribu sampai Rp400 ribu di tahun 2018. Bahkan untuk tahun 2017 di Desa Kapedi mencapai Rp500 ribu untuk biaya ukur awal, penunjukan batas hingga membuat patok.

“Padahal biaya prona itu hanya untuk administrasi. Paling ditambah pengeluaran masyarakat untuk membuat patok sendiri. Jadi masih banyak yang pungli. Masalah ini harus disikapi secara tegas oleh aparat penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan karena dianggap berlawanan dengan aturan,” tegas Amir.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumenep, R Idris memilih bungkam ketika dikonfirmasi soal dugaan pungli Prona di sejumlah desa di Kecamatan Bluto.

Baca Juga:  INVESTIGASI: Aksi Tutup Mulut Kepala Desa, DPMD dan Inspektorat Sumenep Soal Pengembalian Kerugian Negara

Berita Populer