Connect with us

Politik

Makin Rajin OTT, Fahri Hamzah: KPK Frustasi dan Semakin Sinting

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunjukkan sikap frustasi KPK.

“Kalau cara-cara OTT gini ini cara-cara yang sebenarnya menunjukkan bahwa KPK frustasi. Masa Ketua KPK bilang ‘kalau KPK mau, bisa OTT setiap hari’, ‘kalau KPK dikasih aparat lebih banyak dia bisa OTT setiap hari’? Ini kan frustasi,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut Fahri, jika KPK sering melakukan OTT, maka KPK gagal dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Idealnua kata Fahri, seharusnya perilaku korupsi semakin langka.

“Artinya, KPK itu gagal. Harusnya kan kalau ketua KPK-nya benar, coba kalian lihat, gara-gara KPK susah kita cari orang korupsi. Alhamdulillah sukses semua udah, nggak ada lagi orang korupsi. Loh Ketua KPK malah bilang ‘kalau kita mau setiap hari ada OTT’. Loh, artinya lu gagal dong bos? Ini orang gagal minta tepuk tangan terus,” tutur Fahri.

“Gila ini, otak kita ini diputernya ke arah yang salah. Iya kan? Suruh memberantas korupsi tapi bilang ‘kalau KPK mau bisa setiap hari ditangkap’. Yang bener lu ngomong ‘Coba lihat, korupsi udah nggak ada kan? Aman kan? Gara-gara KPK kan?’ Loh kok di balik sama dia? Ini sinting ini,” lanjut Fahri.

Oleh karena itu, Fahri meminta agar presiden terpilih di Pilpres 2019 mendatang, menjadikan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama kerja.

“Kalau bisa capres-capres siapkan strategi dalam 100 hari pertama, bagaimana strategi pemberantasan korupsi. 100 hari pertama waktu mereka berkuasa dan dilantik 20 Oktober tahun depan. Itu siapin,” sarannya.

Fahri menambahkan usulan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, perlu suatu lembaga komplain yang terintegrasi dalam satu payung. ‘

“Kalau saya, kalau Perppu mau dibuat oleh Pak Jokowi, buatlah Perppu yang mengintegrasikan banyak lembaga ke dalam satu payung. Jadi KPK, Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, komnas Perempuan dan anak-anak, digabung dalam satu lembaga menjadi lembaga komplain,” jelas Fahri.

“Itu nanti akan menjadi raksasa yang menjadi tempat orang melaporkan malpraktik di dalam pelayanan publik, di dalam pengadaan barang, tender, dan sebagainya. Itu yang terjadi di banyak negara. Sehingga betul-betul efek dari kehadiran lembaga besar itu pada perbaikan indeks persepsi korupsi bangsa kita,” tandas Fahri.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer