Connect with us

Politik

Mahfud MD Tuding Bawaslu Bikin Kacau Pemilu, Ini Alasannya

JARRAK.ID

Published

on

Mahfud MD (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Mantan Ketua MK, Mahfud MD menuding bahwa Bawaslu yang menjadi penyebab kacaunya proses pencalonan anggota legislatif.

Menurut Mahfud, Bawaslu terlalu jauh ikut campur dengan cara menafsirkan undang-umdang sendiri soal larangan eks koruptor nyaleg.

“Bawaslu turut campur seperti itu keadaan jadi kacau. Yang dulu (partai politik) sudah taat tidak mengajukan calon (mantan koruptor), sekarang karena Bawaslu membolehkan, mereka meminta dibuatkan daftar baru lagi kan. Jadi kacau masalahnya,” ucap Mahfud di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (06/09/2018).

Mahfud menegaskan bahwa yang berhak membatalkan peraturan yang dibuat KPU adalah Mahkamah Agung (MA), bukan Bawaslu. Karena peraturan KPU soal larangan eks koruptor jadi caleg sudah diundangkan oleh Kemenkumham.

“Masalahnya yang sekarang disebabkan oleh intervensi Bawaslu dalam penafsiran hukum. Sebenarnya memang masalah semua itu kan undang-undang menyatakan boleh (eks koruptor nyaleg). Lalu KPU nyatakan tidak boleh. Dan lalu ketika KPU tidak membolehkan itu, lalu diundangkan oleh Kemenkum HAM kan, berarti yang dibolehkan KPU itu sudah sah. Harus berlaku. Untuk membatalkan apa yang diputuskan KPU itu hanya MA yang bisa, bukan Bawaslu,” sambung Mahfud.

Menurut Mahfud, saat ini sebaiknya semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review atau peninjauan kembali atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor nyaleg itu.

Sedangkan, keputusan Bawaslu yang meloloskan mantan koruptor nyaleg disebut Mahfud sebaiknya tidak perlu diindahkan, supaya tidak mengganggu proses dan tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU.

“Karena itu menurut saya, yang keputusan Bawaslu itu harus diabaikan. Kita nunggu putusan MA terhadap judicial review, karena PKPU itu sudah sah diundangkan, dan sesuatu yang sah diundangkan itu mengikat kecuali dicabut oleh MA,” kata Mahfud.

Baca Juga:  Realisasi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Mencapai 86 Persen

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu membahas hal tersebut. Hasilnya ada dua opsi yang menjadi .

Pertama adalah mendorong MA segera memutus sengketa tersebut. Sedangkan opsi kedua yaitu KPU dan Bawaslu kembali melakukan pendekatan kepada parpol karena sebelumnya parpol telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer