Connect with us

Politik

Mahar 1 Triliun Sandiaga, Bawaslu: Tidak Terbukti Secara Hukum

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Dugaan mahar 1 triliun yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN akhirnya diputuskan Bawaslu. Putusan Bawaslu menyatakan bahwa dugaan mahar tersebut tidak bisa dibuktikan.

“Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum,” ungkap Ketua Bawaslu Abhan, melalui rilis resminya, Jumat (31/8/2018).

Abhan mengatakan, Bawaslu juga memutuskan tidak ada pelanggaran pemilu dalam dugaan kasus tersebut. Karena itu, eks Wagub DKI itu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

“Bahwa terhadap laporan tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor,” terang Abhan.

Dilansir dari detikcom, putusan Bawaslu tersebut diambil setelah melakukan klarifikasi dengan mengundang saksi dan pelapor.

“Setelah melakukan pemeriksaan kepada pelapor dan dua saksi Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan,” ujar dia.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu, Frits Bramy Daniel, sebelumnya melaporkan dugaan mahar Rp 1 triliun Sandiaga Uno ke Bawaslu.

Dalam laporannya itu, Sandiaga diduga memberikan mahar masing-masing Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS sebagai imbalan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

Baca Juga:  Sri Mulyani Batal Jadi Timses Jokowi-Ma’ruf, Projo: Sudah Seharusnya Begitu

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer