Connect with us

Bisnis

MA Perintahkan Alfamart Buka Donasi dari Konsumen

JARRAK.ID

Published

on

Gedung MA (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Mahkamah Agung (MA) resmi memerintahkan Alfamart untuk membuka donasi dari para konsumen.

Keputusan MA sekaligus menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang sebelumnya juga meminta Alfamart untuk membuka donasi dari konsumen.

Kasus bermula saat seorang warga negara, Mustolih Siradj, belanja ke Alfamart. Saat membayar, kasir memberikan pilihan apakan uang kembalian akan disumbangkan atau dikembalikan.

Setelah dipikir-dipikir, uang donasi yang terkumpul dari seluruh Alfamart jumlahnya tidak sedikit. Sebagai salah satu penyumbang, Mustolih minta transparansi informasi penggunaan donasi tersebut.

Tetapi pihak Alfamart tidak memberikan jawaban memuaskan sehingga Mustolih membawa kasus itu ke Komisi Informasi. Mustolih meminta PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk membuka data donasi tersebut ke publik. Gayung bersambut. KIP mengabulkan permohonan itu.

“Mengabulkan permohonan dari pemohon sepenuhnya,” ujar ketua majelis KIP Devy Ariani, di ruang sidang KIP, Gedung PPI, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat pada 19 Desembar 2016.

KIP memerintahkan Alfamart untuk memberikan salinan aliran dana kepada Mustolih, sejak program tersebut dimulai, termasuk juga jumlah penerima sumbangan donasi.

Kendati demikian, Alfamart merasa keberatan dengan keputusan KIP. Alfamart kemudian mengajukan keberatan kepada PN Tangerang. Namun dalam prosesnya, PN Tangerang menolak pengajuan keberatan Alfamart yang waktu itu dikuasakan kepada Yusril Ihza Mahendra.

Alfamart kemudian mengajukan kasasi ke MA. Namun MA juga menolak permohonan Alfamart.

“Mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk,” demikian lansir putusan MA dalam websitenya, Rabu, (02/01/2019).

Duduk sebagai ketua majelis Prof Dr Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumanatha. Menurut majelis kasasi, Komisi Indonesia bukanlah pihak yang bersengketa.

Baca Juga:  Disparpora Bondowoso Ogah Akui Ada Kebocoran PAD Pariwisata

“Oleh karena itu, menempatkan Komisi Informasi sebagai salah satu termohon kasasi merupakan kesalahan hukum (error in persona). Komisi Informasi merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat ‘quasi yudisial‘ yang dalam menjalankan tugasnya tidak memihak (impartial). Bagi pihak yang berkeberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat melawan putusan Komisi Informasi tanpa harus menjadikan Komisi Informasi sebagai pihak,” ujar majelis dengan suara bulat pada sidang 30 Juli 2018 lalu.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer