Langkah Cepat Kemensos Tangani Bencana Banjir Mendapatkan Apresiasi DPR

3 min read

Jakarta, JARRAK.ID — Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara  dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Rapat membahas penanganan dan penanggulangan bencana Banjir di Jabodetabek dan Banten, dan tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah lain.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, dihadiri semua Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan sebagian besar anggota, berjalan dinamis dengan banyak respons pertanyaan, masukan, dan apresiasi terhadap langkah-langkah penangan bencana yang dilakukan Kemensos.

Suara anggota DPR mengakui bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan BNPB sudah bekerja maksimal namun secara umum, dampak bencana masih cukup luas.

“Saya bergembira, anggota dewan memberikan apresiasi kepada kerja Kemensos. Namun, dewan mengingatkan kami agar tetap meningkatkan kewaspadaan,” kata Mensos dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR bersama dan Kepala BNPB Doni Monardo di Gedung DPR RI, di Jakarta, Selasa  (14/01/2020).

“Dengan sumber daya yang kami miliki, dewan meminta kami agar tetap bersiaga terhadap kemungkinan terjadinya ekskalasi bencana sejalan dengan masih tingginya curah hujan ke depan,” ujar Juliari..

Sejauh ini, Kemensos telah melaksanakan sejumlah langkah antisipasi pascabencana. “Kami langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan memobilisasi Tagana di wilayah terdampak banjir tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” tutur Mensos..

Pengerahan Tagana dan Tim Kawasan Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk melakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khususnya kepada kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.

“Kemudian juga melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam. Kami punya stok di Gudang Pusat Kemensos RI dan Gudang Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” kata Mensos.

Mensos juga mengapresiasi, perhatian anggota dewan yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.

“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak yakni Rp270 miliar. Tapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat mengapresiasi,” papar Juliari.

Kepada angota dewan, Mensos menyatakan, anggaran dari Direktorat Bencana Alam sebesar Rp270 miliar itu hampir separuhnya untuk tali asih Tagana.

“Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40 ribu orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp50 ribu untuk separuh anggota saja, sudah Rp100 miliar,” katanya.

Mensos juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.

“Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana,” kata Mensos.

“Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP), mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya,” paparnya. .

Posko induk tersebut, menurut Mensos, merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik. Posko ini juga sebagai bentuk sinergi dari semua unsur di Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat.

“Dari masyarakat dan dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana Sinergitas dengan masyarakat, merupakan salah satu pilihan Kemensos untuk meningkatkan efektivtas dalam penanganan bencana,” tambah Mensos. (Gebe’es)