Connect with us

Daerah

Lagi, Aparat Desa Pakandangan Barat dan Timur Sumenep Diduga Lakukan Pungli Prona

ZAWAIDUL ANAM

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

SUMENEP – JARRAK.ID – Warga Desa Pakandangan Timur dan Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, mengeluhkan aksi pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat gratis program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau dulu dikenal Proyek Operasi Nasional Agararia (Prona). Diduga, besaran pungli oleh oknum aparatur desa sebesar Rp 400.000 per sertifikat.

RS, warga Desa Pakandangan Timur, mengatakan, pihaknya diminta membayar uang sebesar Rp 400.000 untuk biaya penerbitan sertifikat tanah untuk setiap petaknya.

“Saya bayar 400rb pak melalui aparatur desa,” ujar RS kepada Jarrak.id, Selasa, (18/9/2018).

Hal senada juga dikatakan AG, warga Desa Pakandangan Barat. Dia mengaku juga mengeluarkan uang Rp400 ribu. Uang kata AG, sebagaimana keterangan oknum kepala desa, akan digunakan sebagai biaya penerbitan sertifikat tanah.

“Beberapa bulan yang lalu, perangkat desa datang ke rumah. Dia meminta agar saya segera membayar biaya. Karena jika tidak segera bayar, akan ditinggal, terpaksa saya harus cari utangan untuk melunasi,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Bluto Iptu Wahyudi Kusdarnawan praktek pungli dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan melakukan pendalaman untuk menelusuri potensi tindak pidana.

“Pungutan itu tetap tidak bisa dibenarkan, pasti kami tindak lanjuti. Namun sekarang kami masih melakukan pendalaman,” ujarnya dikonfirmasi melalui sambungan seluler.

Seperti diketahui, kegiatan Prona memang sudah disubsidi oleh negara. Karena itu, kegiatan meminta dana yang dilakukan oleh oknum desa tersebut termasuk praktik pungli dan bisa dipidana.

“Sesuai peraturan, kegiatan PRONA telah ditanggung atau disubsidi oleh negara. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, hingga pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, Masyarakat Juga mengeluhkan besarnya biaya penerbitan sertifikat yang harus mereka lunasi. Biaya tersebut tidak jelas untuk apa dan tidak ada tanda terima,” kata aktivis Gempur, Amir.

Baca Juga:  Detik-detik Massa Rusak dan Bakar Markas Polsek Cicaras Jakarta Timur

“Oleh karena itu, peristiwa ini sangat disesalkan. Kita berharap persoalan ini sehera ditindaklanjuti aparat kepolisian untuk memberikan efek jera kepada oknum aparat desa yang bermain-main dengan Prona,” tandas Amir.

Berita Populer