Connect with us

Daerah

Kutuk Aksi Premanisme Oknum Pegawai, HAM Indonesia Jelaskan Kronologi Lengkap Ricuh di KPK

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asep Irama (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Aksi demonstrasi yang digelar beberapa kelompok masyarakat, termasuk Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat siang, (13/09/2019) berakhir ricuh. Namun beberapa pemberitaan di sejumlah media justru tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Karena itu, Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) merasa perlu untuk memberikan klarifikasi tentang kronologi aksi hingga terjadi chaos. Klarifikasi ini penting selain untuk mencegah pemberitaan menyimpang, juga untuk merawat persepsi publik supaya tidak miss-understanding,” kata Koordinator Nasional (Koornas) HAM Indonesia, Asep Irama dalam keterangan resminya kepada redaksi Jarrak.id, Jumat malam, (13/09/2019).

Massa aksi dari Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia di KPK (Doc. JARRAK)

Asep menjelaskan bahwa sedianya proses penyampaikan sejumlah poin tuntutan berjalan dengan baik. Para orator secara bergantian menyampaikan sejumlah argumentasi hukum soal dukungannya terhadap revisi UU KPK.

Kemudian, HAM Indonesia juga mengucapkan selamat atas dipilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua beserta empat komisioner KPK 2019-2023.

Aksi demonstrasi di depan gedung KPK (Doc. JARRAK)

“Kemudian awal terjadinya kericuhan saat kami meminta kepada pegawai KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Karena KPK merupakan lembaga negara jadi tindakan sabotase seperti itu tidak etis.”

Pasalnya, kata dia, sebagai lembaga pemerintah yang dibiayai oleh rakyat, Wadah Pegawai KPK tidak berhak ‘mensabotase’ KPK dengan menutupi atribut lembaga rakyat tersebut.

“Menutupi logo KPK dengan kain hitam yang dilakukan WP KPK justru kelihatan tidak etik. Biarkan logo KPK dilihat publik. KPK tidak pernah mati hanya karena polemik. KPK akan tetap menjadi kawahcandradimuka pemberantasan tindak rasuah di Indonesia.”

Namun jelas Asep, permintaan dan tuntatan HAM Indonesia beserta sejumlah massa aksi tidak ‘diindahkan’ oleh WP KPK. Karena itu, massa mulai merengsek ke depan, terjadi aksi hadang-hadangan dengan pihak kepolisian.

“Suasana aksi terpantau makin memanas. HAM Indonesia lalu mengutus 10 orang perwakilan dari massa untuk masuk ke ruang lobby Gedung KPK, dan mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK tersebut.”

“Keputusan ini diambil mengingat tidak ada respon baik atas permintaan dan tuntutan massa aksi kepada KPK. Karena itu, 10 orang tersebut bukan samasekali massa penyusup sebagaimana diberitakan di beberapa media,” terang alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Tetapi diakui Asep, oknum KPK sengaja memprovokasi, menyulut amarah, bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan memukuli massa aksi. Suasana jadi chaos, rusuh tak bisa dikendali.

“Aparat kepolisian kemudian mengamankan beberapa dari massa aksi yang tersulut emosi. Gas air mata ditembakkan berkali-kali. Kemelut tersulut dan sempat terjadi aksi saling lempar antar massa dan polisi. Semua kejadian ini susah dikendali,” sebut Asep.

Jalur Tempuh Hukum

Asep sangat menyesalkan tindakan provokasi dan kekerasan yang dilakukan oknum KPK. Asep berjanji akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

“Meminta pihak kepolisian untuk menyita rekaman kamera CCTV di Gedung KPK sebagai unjuk bukti premanisme oknum KPK. Kita juga meminta media massa tidak menuliskan kronologi dan fakta yang keliru,” tandas Asep.

Advertisement

Populer