Connect with us

Politik

Kunjungi Korsel, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pelajari Sejarah Pembubaran KPK

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya mengurus soal kerja sama ekonomi, tapi juga ikut mempelajari sejarah pembubaran Korean Independent Commision Against Corruption (KICAC) dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, Minggu, (09/09/2018).

KICAC dijelaskan Fahri Hamzah setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Layaknya pemerintah Korea Selatan terhadap KICAC, pembubaran KPK katanya diperlukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan hukum dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

KICAC yang awalnya digunakan rezim pemerintah Korea Selatan dalam berpolitik katanya dilebur bersama dengan lembaga hukum lainnya. KICAC pun dirubah namanya menjadi Anti Corruption and Human Right Commision (ACRC).

“Bertolak ke Seoul, Korea Selatan, untuk kunjungan kenegaraan hari ini. Di sana, saya dan Presiden Moon Jae-In akan membahas penguatan kerja sama kedua negara di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Mohon doa semoga perjalanan ini membawa berkah bagi Indonesia,” tulis Jokowi pada Minggu, (09/09/2018).

“Pak, Saya titip: Pelajari sejarah pemberantasan Korupsi di Korsel dan khususnya sejarah KICAC (Korean Independent Commision Against Corruption). LALU diganti ACRC (Anti Corruption and Human Right Commision). ACRC adalah gabungan Banyak lembaga termasuk Ombudsman,” balas Fahri Hamzah.

Fahri beralasan bahwa pembubaran KPK untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Apalagi Indonesia kata Fahri, juga sedang menghadapi persoalan masifnya tindak pidana korupsi.

Menurut Fahri, jika Jokowi tidak segera mengambil peran dalam pembubaran KPK, Fahri menggolongkan Jokowi dalam daftar pemimpin Indonesia yang gagal.

“Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan ‘darurat korupsi’ seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal.”

Baca Juga:  Diduga Terlibat Korupsi, PDIP Tuding Memang Ada yang Mau Singkirkan Kapolri

Fahri juga menyinggung soal ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap pembahasan APBD-Perubahan tahun 2015 silam.

“Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga. Presiden sendiri tidak menyebut darurat melihat begitu merata ‘tangkapan KPK’ sehingga semua partai dapat disebut sebagai lumbung koruptor menurut cap yang dibuat KPK,” jelasnya.

“Terakhir KPK menangkap hampir semua anggota legislatif kota malang. Lalu, mempersoalkan tiket #AsianGames2018 tapi diam setelah dibantah wakil presiden. Jadi hanya di Indonesia definisi korupsi masih kita sengketakan. Bagaimana bisa kita selesaikan?”, tambahnya.

Kondisi tersebut katanya mirip dengan Korea Selatan sebelum KICAC dibubarkan. Krisis ekonomi melanda negeri itu karena menurunnya kepercayaan publik, khususnya investor.

“Dari semua negara yang saya pelajari, Korea Selatan paling baik jadi contoh kita. Pembubaran KICAC dan diganti oleh ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu. Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka Anti Korupsi digabung dengan HAM,” jelasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer