Connect with us

Daerah

KPU Kota Bekasi Diminta Transparan Soal Verifikasi Ijazah Peserta Pilkada

JARRAK.ID

Published

on

Aksi demonstrasi massa Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi (AMPD) di depan Kantor KPU Kota Bekasi pada Rabu, 20 Juni 2018 (Doc. JARRAK)

BEKASI – JARRAK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi diharapkan dapat menjalankan proses pelaksanaan Pilkada 2018 secara jujur, profesional, terbuka, akuntabilitas dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundangan.

Demikian disampaikan massa Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi (AMPD) dalam aksi demonstrasi di depan Gedung KPU Kota Bekasi pada Rabu, (20/06/2018).

“Pilkada serentak tahun ini masih memasuki masa kampanye dan menuju proses pemungutan dan perhitungan suara pada 27 Juni. Diharapkan Pilkada Kota Bekasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Koordinator Aksi AMPD, Topo ditemui sesuai aksi.

Selain itu, Topo juga meminta agar KPU Kota Bekasi membuka secara transparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon walikota dan wakil walikota khususnya menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah tingkat SLTA sebagai persyaratan utama yang diamanahkan oleh PKPU No. 3/2017 Pasal 4 Ayat (1) Huruf C sebagaimana yang telah diubah oleh PKPU No. 15/2017.

Menurut Topo, hasil verifikasi terhadap penggunaan STTB atau ijazah harus disampaikan ke publik secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai bentuk adanya kepastian hukum.

“Mengingat adanya temuan dan dugaan ijazah yang telah dilakukan oleh salah satu calon walikota Bekasi masih bermasalah dari aspek hukumnya,” tutur Topo.

Topo juga meminta agar KPU Kota Bekasi bersikap independen dan tidak memihak salah satu pasangan calon guna mewujudkan pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi yang bertartabat, demokratis, dan jujur.

“KPU Kota Bekasi harus mampu mengedepankan sikap independen dalam menyikapi polemik dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon. Selain itu, KPU Kota Bekasi juga harus mengusut persoalan ini untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang bermartabat,” tandas Topo.

Baca Juga:  Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Sebagai Bacaleg, Ini Komentar Presiden Jokowi

Sebelumnya, Calon Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) oleh Ketua Tim Advokasi pasangan calon Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat diduga menggunakan ijazah palsu dalam berkas pencalonannya sebagaimana dilampirkan dalam syarat lainnya ke KPU Kota Bekasi.

Menurut Bambang, pihaknya sengaja melaporkan Rahmad Effendi ke Bawaslu karena laporan ke pihak kepolisian dihentikan.

“Kita serahkan fatwal ke Bawaslu RI dugaan pemalsuan ijazah palsu SMAN 52 Jakarta Utara, ada fakta baru yang kita temukan,” jelas Bambang di Jakarta, Rabu, (06/06/2018).

Dia melanjutkan, laporan yang diserahkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pilkada. Dalam hal ini, berkaitan dengan ijazah Rahmat Effendi sesuai dengan Peraturan KPU nomor 4.

“Bukan tindak pidana yang kita laporkan, tetapi pelanggaran Pilkada sesuai dengan PKPU nomor 4,” jelas Bambang.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer