Connect with us

Elektoral

KPU Akan Hadapi Gugatan Sesuai Prosedur Bawaslu

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kedua partai itu dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019.

“Apa yang dikerjakan KPU itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada sengketa, maka kami tunjukkan ini hasil kerja kami, kata Arif Budiman  usai Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Dia pun menyatakan siap bila di kemudian hari Bawaslu menyatakan ada kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Tetapi, Arief meminta partai politik yang mengajukan gugatan juga siap menerima segala bentuk konsekuensi apabila kalah.

“Tentu semua harus bisa menerima itu. Apapun keputusannya, kami harap semua pihak bisa menerima,” lanjutnya.

Jika memang Bawaslu mengabulkan gugatannya, maka PBB dan PKPI akan diikutsertakan pada tahapan Pemilu 2019 selanjutnya.

“Kalau ada fakta hukum baru, hasil putusan sengketa yang mungkin diajukan, maka putusan itu nanti akan diterapkan langsung dalam tahapan selanjutnya,” tambah Arief.

Di lain kesempatan, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa Bawaslu akan berposisi sebagai hakim yang akan memutuskan apakah materi gugatan terbukti atau tidak.

“Nanti kami lihat dalil-dalil dari permohonan seperti apa. Nanti lihat juga hasil pengawasan kami,” ujar Abham.

Menurut Abham, waktu maksimal untuk melayangkan gugatan adalah tiga hari kerja setelah penetapan KPU. Namun, ia meminta partai politik tidak mendaftarkan gugatan terlalu mepet dengan batas akhir.

Hal itu bertujuan, agar Bawaslu memiliki waktu yang lumayan untuk memeriksa kelengkapan dokumen gugatan dan memberikan waktu tambahan kepada pihak penggugat untuk memperbaiki misal ada dokumen belum lengkap.

“Kami punya waktu 12 hari kalender untuk menyelesaikan proses permohonan sengketa tersebut,” kata Abhan.

Sebelumnya, PBB dan PKPI akan menggugat KPU ke Bawaslu karena tak diloloskan dalam tahap verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019

Baca Juga:  Begini Sindiran Golkar atas Kabar Amien Rais Capres

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer